Bansos Rp 400 Miliar Dikucurkan, Pemprov Kalteng Pastikan Transparansi dan Cegah Penerima Ganda
Ahmad Suhairi
21 Februari 2026 08:27
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Program bantuan sosial Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) senilai sekitar Rp 400 miliar mulai disalurkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) dan dikawal ketat hingga tingkat desa.
Gubernur Agustiar Sabran memastikan distribusi bantuan sosial (Bansos) untuk sekitar 300 ribu kepala keluarga yang mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah diverifikasi di lapangan.
“Program ini menyentuh kurang lebih 300 ribu kepala keluarga. Datanya jelas dan sudah diverifikasi,” ujar Agustiar kepada awak media usai melepas keberangkatan truk yang mengangkut bansos di Halaman Kantor Gubernur Kalteng, Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menjelaskan, program KHBS didukung anggaran sekitar Rp400 miliar. Dana tersebut mencakup bantuan pangan, bantuan tunai, hingga dukungan pendidikan dan layanan kesehatan.
“Anggaran kurang lebih Rp400 miliar ini kita fokuskan untuk kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari pangan sampai dukungan pendidikan dan kesehatan,” katanya.
Menurutnya, bansos KHBS menjadi langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas ekonomi warga, terutama menjelang Ramadan dan hari besar keagamaan.
“Kita ingin daya beli masyarakat tetap terjaga. Menjelang Ramadan biasanya harga kebutuhan naik, jadi pemerintah harus hadir,” tegasnya.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dan terjadwal. Dalam satu tahun, distribusi bantuan pangan direncanakan minimal empat kali, disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.
“Penyaluran tidak sekaligus. Kita atur bertahap, minimal empat kali dalam setahun,” jelasnya.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, pemerintah melibatkan aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam pengawasan di lapangan.
“Kita libatkan unsur TNI dan Polri agar pengawasan berjalan maksimal dan bantuan benar-benar sampai ke masyarakat yang berhak,” ujarnya.
Setiap bantuan dicatat melalui Kartu Huma Betang Sejahtera yang terintegrasi secara sistem. Dengan kartu tersebut, pendataan dan pengawasan lebih transparan serta dapat mencegah penerima ganda.
“Semua tercatat melalui kartu. Ini untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas,” tambahnya.
Gubernur juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota untuk bersinergi dalam pelaksanaan program agar distribusi berjalan cepat dan lancar.
“Saya minta kabupaten dan kota ikut mendukung, supaya distribusi bisa cepat dan tidak ada kendala di lapangan,” pungkas Agustiar.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
