APBD 2026 Turun 34 Persen, Kalteng Pangkas Perjalanan Dinas dan Rapat
Ahmad Suhairi
25 Januari 2026 12:52
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun 2026 menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng. Kondisi ini menuntut langkah cepat agar pembangunan dan perekonomian daerah tetap berjalan.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), APBD Kalteng tahun 2026 tercatat sekitar Rp5,4 triliun. Jumlah tersebut turun sekitar 34,71 persen dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp8,3 triliun.
Penurunan anggaran yang cukup tajam ini membuat ruang fiskal pemerintah daerah semakin terbatas. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan anggaran harus dilakukan secara lebih hati-hati dan terarah.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan pemerintah daerah harus menerapkan efisiensi anggaran sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Efisiensi difokuskan pada belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat.
“Langkah pertama adalah efisiensi anggaran, terutama pada perjalanan dinas, rapat-rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,” ujar Wagub usai menghadiri kegiatan di Palangka Raya beberapa waktu lalu.
Menurutnya, penghematan tersebut penting agar anggaran yang tersedia bisa dialihkan ke sektor-sektor prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
Edy menegaskan, penyesuaian anggaran tidak boleh mengganggu pelayanan publik. Sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
Baca Juga:
Selain itu, Pemprov Kalteng juga meminta dukungan pemerintah kabupaten dan kota untuk bersama-sama menjaga stabilitas keuangan daerah di tengah penurunan APBD.
Wagub menilai, dengan pengelolaan anggaran yang disiplin dan tepat sasaran, roda pembangunan di Kalteng tetap bisa berjalan meski kemampuan fiskal terbatas.
Ia berharap seluruh perangkat daerah memiliki komitmen yang sama dalam menerapkan efisiensi dan mendukung program prioritas pemerintah. “Kondisi ini harus kita hadapi bersama dengan kerja yang lebih cerdas dan terukur,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
