INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), M Hasyim Muallim, dengan tegas membantah keterlibatannya dalam pesan WhatsApp yang mengatasnamakan dirinya untuk menawarkan proyek dan meminta imbalan berupa transfer uang. Aksi pencatutan nama ini terjadi pada Jumat (8/11), dengan pesan yang tersebar di kalangan sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kobar.
Menurut Hasyim, nomor yang digunakan dalam pesan tersebut bukanlah nomor pribadinya, dan ia memastikan tidak pernah mengirimkan pesan atau meminta uang dari siapapun. “Saya ingin menegaskan bahwa ini adalah penipuan murni. Nomor yang digunakan bukan milik saya, dan saya sama sekali tidak terlibat,” ujarnya pada Jumat (8/11).
Hasyim menambahkan bahwa pelaku bahkan menggunakan foto profil WhatsApp dengan gambar dirinya, yang semakin membuat sejumlah penerima pesan menjadi ragu dan was-was. “Saya sangat menyayangkan tindakan tersebut, karena mencatut nama dan foto saya tanpa izin untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi saya tegaskan itu bukan saya,” tegasnya kepada media.
Merasa terganggu dengan kejadian ini, Hasyim mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang mungkin tertipu. Ia meminta seluruh Kepala Desa dan masyarakat umum untuk berhati-hati dan tidak mempercayai pesan yang beredar tersebut. “Saya tidak pernah meminta apapun kepada seluruh kepala desa terkait uang atau bentuk imbalan lainnya. Prosedur resmi terkait proyek pemerintah selalu dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tanpa ada permintaan imbalan seperti yang dituliskan dalam pesan tersebut,” lanjutnya.
Lebih jauh, Hasyim mengimbau agar siapa saja yang menerima pesan serupa segera melapor ke pihak berwajib jika menemukan hal-hal mencurigakan. Ia menegaskan bahwa seluruh proses pengajuan proyek harus melalui jalur resmi yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Segala bentuk transaksi yang sah selalu melalui prosedur resmi, dan tidak ada permintaan imbalan pribadi. Bila ada yang merasa curiga, lebih baik langsung laporkan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjutinya,” kata Hasyim.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya integritas dalam pengelolaan dana dan proyek pemerintah. Hasyim berharap agar kejadian seperti ini bisa menjadi pelajaran, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek pemerintah dapat lebih berhati-hati serta waspada terhadap modus-modus penipuan. “Mari kita bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban dalam bertransaksi, serta waspada terhadap upaya-upaya penipuan yang dapat merugikan banyak pihak,” pungkasnya.
Peristiwa ini kembali menegaskan pentingnya masyarakat untuk selalu memverifikasi setiap informasi, khususnya yang berkaitan dengan transaksi atau proyek yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Hasyim juga berpesan agar masyarakat tidak mudah tergiur dengan tawaran cepat atau iming-iming proyek tanpa melalui jalur resmi yang sudah ditentukan pemerintah.
Penulis : Yusro
Editor : Maulana Kawit