Wabup Barito Utara Respons Usulan Kesejahteraan Perangkat Desa

INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan menerima kunjungan silaturahmi perwakilan perangkat desa se-Kabupaten Barito Utara di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat Daerah setempat, Sabtu (1/11).

Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban antara jajaran pemerintah daerah dan perangkat desa.

Agenda silaturahmi ini diinisiasi Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Perangkat Desa Indonesia (DPC PPDI) Kabupaten Barito Utara.

Kunjungan itu menjadi wadah penyampaian aspirasi sekaligus penguatan koordinasi antara perangkat desa dan pemerintah daerah.

Baca Juga:

Hilang Sejak Jumat, Pria di Teweh Baru Ditemukan Selamat

Dalam pertemuan tersebut, perangkat desa menyampaikan sejumlah usulan strategis yang dinilai penting bagi peningkatan tata kelola pemerintahan desa.

Salah satu aspirasi utama adalah penerapan Nomor Induk Perangkat Desa (NIPD) sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan bagi perangkat desa.

Selain itu, perangkat desa juga mengusulkan penambahan tunjangan keluarga, meliputi tunjangan istri atau suami, anak, serta tunjangan kinerja.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Dorong Skema Kemitraan Bangun Jaringan Internet Desa

Usulan tersebut diharapkan dapat diakomodasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026.

Menanggapi aspirasi itu, Wakil Bupati Felix Sonadie Y. Tingan menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen perangkat desa.

Menurut Felix, penerapan NIPD merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi perangkat desa.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Barito Utara di bawah kepemimpinan Bupati H. Shalahuddin berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk perangkat desa.

Felix menyatakan akan menugaskan Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi dan mekanisme teknis penerapan NIPD.

Pemerintah daerah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Tegaskan Komitmen Sukseskan Rakornas di Sentul

Terkait usulan tunjangan, pemerintah daerah akan menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan APBD 2026 melalui proses perencanaan anggaran yang matang.

Pertemuan tersebut ditutup dengan ajakan Wakil Bupati agar perangkat desa terus memperkuat sinergi dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa.
(Shp/Maulana Kawit)