website murah
website murah
website murah
website murah
Pasang Iklan

TSLP Dibahas, DPRD Soroti Peran Nyata Perusahaan

Ketua DPRD Barito Utara, Mery Rukaini, bersama jajaran pemerintah daerah dan perwakilan perusahaan saat Rakor TSLP di Gedung Balai Antang, Muara Teweh. (IST)

INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama DPRD dan dunia usaha kembali duduk satu meja dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta pembahasan Optimalisasi PAD. Kegiatan dilaksanakan pada 11–12 November 2025 di Gedung Balai Antang, Muara Teweh, dan dihadiri puluhan perwakilan perusahaan, perbankan, serta unsur pimpinan daerah (Selasa, 11 November 2025).

Forum tersebut menjadi ruang penting untuk memperbarui komitmen bersama, khususnya mengenai tata kelola program sosial perusahaan yang selama ini menjadi bagian dari kontribusi pembangunan daerah. Pemerintah menilai kehadiran perusahaan harus lebih dari sekadar pemenuhan regulasi, tetapi harus membawa pengaruh langsung bagi masyarakat.

Dalam sambutannya, Bupati Barito Utara menegaskan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan wajib diwujudkan dalam program yang terukur dan berdampak. Ia mengingatkan bahwa sinergi pembangunan tidak dapat berjalan stabil tanpa keterlibatan aktif dunia usaha dalam sektor-sektor strategis.

Ketua DPRD Barito Utara, Ir. Hj. Mery Rukaini, hadir bersama Sekda dan unsur Forkopimda. Dalam paparannya, ia menyampaikan bahwa kontribusi perusahaan perlu menyatu dengan rencana pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, serta penguatan ekonomi lokal.

Pasang Iklan

Mery menilai sejumlah perusahaan telah menyalurkan program CSR, namun banyak yang masih bersifat sporadis. Karena itu, DPRD mendorong jajaran manajemen perusahaan membangun pola kerja yang lebih sistematis, termasuk evaluasi berkala dan pelaporan yang terbuka.

Ia menambahkan bahwa kehadiran perusahaan tidak hanya dilihat dari nilai investasi atau kontribusi PAD, tetapi juga dari konsistensi mereka mendukung peningkatan layanan dasar masyarakat. Menurutnya, komitmen tersebut harus dibuat lebih terencana agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata.

Dalam sesi diskusi, beberapa peserta mengangkat persoalan koordinasi yang belum optimal antara OPD dan perusahaan. Beberapa program CSR bahkan dinilai tumpang-tindih dan tidak sesuai prioritas pembangunan desa. DPRD meminta pola komunikasi diperbaiki agar target program lebih jelas.

Selain membahas CSR, forum ini menyoroti kebutuhan peningkatan kapasitas ASN dalam mengelola data dan pelayanan publik. Mery menyebut bahwa kualitas aparatur akan menentukan keberhasilan pengawasan dan perencanaan anggaran, terutama pada era digital yang semakin cepat berubah.

DPRD menegaskan perlunya pembenahan layanan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha. Aparatur yang adaptif dinilai dapat mempercepat realisasi program pembangunan, termasuk kolaborasi dalam penguatan PAD.

Bupati juga menyinggung perlunya perusahaan menjalankan kewajiban administratif dengan disiplin, seperti perizinan dan laporan kontribusi. Ia berharap sinergi yang dibangun tidak berhenti pada wacana, tetapi berjalan konsisten sepanjang tahun anggaran.

Pasang Iklan

Pada hari kedua rakor, sejumlah perusahaan memaparkan rencana program sosial 2026 dan menerima masukan dari pemerintah daerah. Pemerintah mendorong setiap program difokuskan pada sektor prioritas agar tidak hanya mengulang kegiatan serupa yang kurang berdampak.

Peserta juga membahas penyusunan peta kontribusi TSLP yang terintegrasi. Peta ini akan menjadi acuan untuk menentukan lokasi dan sasaran program sehingga tidak terjadi penumpukan bantuan pada wilayah tertentu.

Sekda Barito Utara menekankan bahwa integrasi data antara pemerintah dan perusahaan harus diperkuat. Dengan sistem pelaporan yang seragam, pemerintah dapat memonitor efektivitas realisasi CSR dan memastikan kontribusi yang berkelanjutan.

Pada sesi penutupan, DPRD dan pemerintah daerah sepakat menindaklanjuti hasil rakor melalui pembentukan tim teknis. Tim ini akan mengawal koordinasi, memantau implementasi program, dan memperbaiki sinergi antarinstansi.

Pemerintah berharap forum ini menjadi titik awal kolaborasi yang lebih kokoh, sehingga kontribusi perusahaan bukan hanya tampak pada laporan, tetapi benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh kecamatan.

Penulis: Shp
Editor: Maulana Kawit

Berita Rekomendasi
Pasang Iklan
Halo Sahabat Intimnews

Pastikan Selalu Update Berita Terbaru

Ikuti Saluran
error: Content is protected !!