INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan, sikap tegas Presiden Joko Widodo alias Jokowi melakukan hilirisasi mineral di Indonesi perlu mendapat dukungan penuh. Pasalnya, langkah hilirisasi mineral ini akan memberikan nilai tambah buat Indonesia, baik timah, nikel, bauksit maupun lainnya.
“Yang pertama tentu ya, kita terutama apapun bentuknya dalam rangka meningkatkan hilirisasi mineral di Indonesia harus kita dukung, artinya sejauh itu untuk meningkatkan nilai tambah, mau timah kek, nikel kek, bauksit apapun itu. Sejauh yang hari ini masih mengekspor bahan mentah, bahan mentah kita akan dorong untuk hilirisasinya,” kata Mukhtarudin saat dihubungi, Jumat (21/10/2022).
Dikatakan politisi Partai Golkar ini, hilirisasi tambang akan memberikan dampak besar buat Indonesia, dari lapangan kerja hingga investasi yang baik. Untuk itu, kata Mukhtarudin sebagai Anggota DPR RI yang konsen di bidang pertambangan memberikan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Jokowi melakukan hilirisasi timah.
“Karena apapun hilirisasi itu punya dampak yang bagus terhadap pembukaan pekerjaan investasi dan lain-lain oleh karena itu direncanakan oleh pak presiden untuk di stop ekspor bahan mentah kita dukung,” ucapnya.
“Tapi kalau produk herilisasinya, tentu kita dorong untuk dieksporkan supaya ada nilai tambah dan juga penghasilan yang cukup besar dari hasil-hasil dari hilirisasinya,” sambungnya.
Politisi asal Kalimantan Tengah itu meminta agar sebelum langkah hilirisasi dilakukan, Pemerintah harus mempunyai roadmap yang jelas tentang seperti apa rencana untuk hilirisasi timah, langkah menyetop ekspor bahan mentah tersebut.
“Sampai sekarang kan kita belum melihat road map ini, mungkin pemerintah sedang godok atau apa Saya kurang tahu tapi kami di komisi 7 belum dapat informasi tentang road map masalah hilirisasi timah ini seperti apa,” ujar Mukhtarudin.
“Sehingga ada batasan-batasan yang jelas mana yang boleh diekspor mana yang tidak boleh ekspor kan gitu sejauh itu hasil iritasi ya dan sudah nilainya 90% ke atas ya tentu kita akan dorong untuk diekspor di samping memenuhi kebutuhan industri dalam negeri tetapi itu tadi pemerintah harus membuat roadmap yang jelas tentang rencana ini hilirilisasi,” jelasnya.
Mukhtarudin pun menyarankan agar Pemerintah harus melibatkan stakeholder, seperti pengusaha dan akademisi dalam menyusun road map hilirisasi timah agar hal tersebut memperkuat industri dalam negeri.
“Kemudian dalam menyusun road map agar pemerintah melibatkan atau meminta masukan kepada stakeholder terkait, seperti pengusaha, akademisi dan lainnya yang terkait. Hilirisasi harus memperkuat industri dalam negeri,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo bersama Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin, meninjau pembangunan Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt yang dikerjakan oleh PT Timah Tbk di Muntok, Kabupaten Bangka Barat, Kamis (20/10) kemarin.
Kunjungannya ke pabrik pembangunan smelter ini untuk menunjukkan keseriusan pemerintah dalam hal hilirisasi timah, disamping keinginan pemerintah yang berencana menghentikan ekspor timah.
“Hari ini saya melihat smelter baru yang dihadirkan PT Timah, ini menunjukan keseriusan kita dalam rangka hilirisasi timah,” kata Jokowi.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
