Tata Ulang Mesin Pemerintahan, Bupati Kobar Lantik 11 Pejabat Tinggi Pratama
Intim News
7 Januari 2026 12:43
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kembali menata arah birokrasi melalui pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan 11 pejabat pimpinan tinggi pratama, Rabu (7/1/2026).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi penyegaran organisasi sekaligus memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik tetap bergerak dinamis.
Bupati Kotawaringin Barat Nurhidayah dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik.
Ia menegaskan, kepercayaan yang diberikan merupakan amanah besar yang harus dijawab dengan kinerja, integritas, dan tanggung jawab, terlebih di tengah tuntutan masyarakat yang kian tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah.
Sebelas pejabat yang dilantik mengisi sejumlah posisi strategis di lingkungan Pemkab Kobar. Mereka antara lain Ahmad Rois sebagai Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan; Hasyim Mualim sebagai Asisten Administrasi Umum; Aqil sebagai Sekretaris DPRD; Syahrudin sebagai Kepala BKAD; Amir Hadi sebagai Kepala DPMPTSP; Aida Lailawati sebagai Kepala DPMD; Fitriana sebagai Kepala Disperindag; Yudi Hudaya sebagai Kepala Disnakertrans; Alfan Kusnaini sebagai Kepala Dispora; Syahruni sebagai Kepala Satpol PP; serta Indra Wardana sebagai Kepala Disdukcapil.
Menurut Nurhidayah, rotasi dan mutasi jabatan merupakan dinamika yang wajar dalam sistem pemerintahan. Pejabat yang dilantik pun bukan sosok baru, melainkan aparatur yang telah berpengalaman dan sebelumnya menempati jabatan penting.
“Ini adalah bagian dari penyegaran, agar organisasi tetap segar dan tidak kehilangan ritme kerja,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pelantikan ini berkaitan dengan upaya mengisi sejumlah jabatan yang sempat kosong.
Ke depan, pemerintah daerah akan melanjutkan proses penataan melalui uji kompetensi bagi pejabat lainnya, sehingga struktur organisasi dapat terisi secara proporsional dan berbasis pada kapasitas serta kebutuhan daerah.
Bupati berpesan agar para pejabat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru. Penilaian pimpinan, kata dia, tidak hanya bertumpu pada aspek administratif, tetapi juga pada kepemimpinan, kemampuan membangun kerja tim, serta kepekaan dalam merespons persoalan di lapangan.
Menghadapi tantangan tahun 2026 yang dipengaruhi berbagai isu nasional, Nurhidayah menekankan pentingnya menjaga stabilitas kinerja birokrasi. Pelayanan publik harus tetap berjalan optimal, sementara potensi pendapatan asli daerah perlu terus digali untuk menopang pembangunan.
“Dengan segala keterbatasan, kita harus tetap bergerak, bekerja maksimal, dan memastikan pemerintahan hadir untuk masyarakat,” tuturnya.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
