INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menilai bahwa Jakarta akan tetap menjadi daerah khusus meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara. Hal tersebut disampaikan dalam Diskusi Ramadhan dan Silaturahmi bertajuk “Jakarta Pasca Bukan Menjadi Ibukota Republik Indonesia” di Hotel Horison Ultima Menteng Jakarta pada Kamis (28/3/2024) yang digelar Yayasan Pelita. Pasalnya Jakarta sudah […]
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman RI merilis hasil kajian pengawasan pelayanan publik terhadap penerapan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berbasis kuota dan zona. Ombudsman melaporkan adanya temuan pada ranah regulasi dan implementasi kebijakan ini. Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto mengatakan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur berbasis kuota dan zona bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan, mengatasi overfishing, […]
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah mengeluarkan pernyataan sikap atas adanya organisasi yang mengatasnamakan diri sebagai Ombudsman Muda Indonesia (OMI). Surat Edaran dari Ombudsman dengan nomor 16 tahun 2023 itu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak dirugikan dengan kehadiran OMI. “OMI tidak terafiliasi dan tidak dibentuk oleh Ombudsman Republik Indonesia,” tulis […]
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, R. Biroum Bernardianto melakukan kunjungan ke RSUD dr. Dorys Silvanus dalam rangka koordinasi untuk peningkatan pelayanan dan rencana membuka posko pengaduan Ombudsman. Kunjungan ini diterima oleh Kepala Bidang Hukum dan Humas RSUD dr. Doris Sylvanus, Hairil Anwar di Kantor RSUD dr. Dorys Silvanus pada Rabu […]
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Tengah, Dr. R. Biroum Bernardianto, M.Si, menjadi narasumber kegiatan Rapat Kerja Pengawasan (Rakerwas) Itwasda Polda Kalteng tahun 2023, di Aula Arya Dharma Mapolda Kalteng, Kamis (23/2/2023). Adapun topik yang dibahas adalah strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Biroum menyampaikan bahwa meningkatkan kinerja layanan sangat penting sebagai salah […]
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia telah menyelesaikan Kajian Cepat (Rapid Assesment) tentang Pengawasan Pelayanan Publik Penggunaan Kendaraan Listrik Berdasarkan Regulasi dan Implementasi, studi kasus di Provinsi DKI Jakarta, Kota Bekasi dan Kabupaten Tangerang. Ketersediaan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU) yang masih minim menjadi salah […]
INTIMNEWS.COM, PULANG PISAU – Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalteng, R. Biroum Bernardianto didampingi Keasistenan Bidang Pencegahan melakukan pertemuan antara Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau terkait Penyampaian Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022. Pada kesempatan ini Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Tony Harisinta, mewakili Bupati […]
INTIMNEWS.COM, JAKARTA – Dalam rangka pencegahan maladministrasi, Ombudsman RI telah menyelesaikan Kajian Sistemik (Systemic Review) Tata Kelola Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang mengambil sampel di lima provinsi yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Kajian ini memuat temuan, kesimpulan serta saran perbaikan regulasi tata kelola IUP kepada Menteri Energi dan […]
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng) mendapat penghargaan terbaik dalam kinerja kearsipan internal dari seluruh lembaga Ombudsman se-Indonesia. Kinerja positif jajaran Ombudsman Kalteng yang dipimpin R. Biroum Bernardianto ini mendapat apresiasi sejumlah pihak di Bumi Tambun Bungai. Salah satunya disampaikan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah […]
INTIMNEWS.COM, BANJARMASIN – Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto menegaskan adanya potensi maladministrasi dalam pemberian subsidi pada Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tidak tepat sasaran, karena hal ini bertentangan dengan undang-undang. Setidaknya, ada tiga bentuk maladministrasi yakni pengabaian kewajiban hukum, tidak kompeten dan kelalaian. “Pengabaian kewajiban hukum yakni pemberian subsidi energi tidak tepat sasaran atau memberikan […]
