Suarakan “Save KPK”, Ini Tuntutan Mahasiswa Palangka Raya untuk Presiden Jokowi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Telah dilaksanakan aksi massa dengan tajuk “Save KPK”, di depan Gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya. Rabu 6 Oktober 2021.

Mahasiswa bersama BEM SI Wilayah Kalteng-Bar menyuarakan aksi “Save KPK”, dimana menurut massa aksi banyak kekacauan dalam tubuh kpk semenjak pengesahannya UU KPK hingga proses pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) serta apatisnya Presiden dalam menyikapi hal tersebut.

Massa aksi dalam kesempatan tersebut menyampaikan 3 tuntutan, antara lain :

Pertama, Presiden untuk segera mengeluarkan Perpu untuk mengganti UU no 19 tahun 2019. Kedua, menuntut diberhentikannya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Ketiga, menuntut Presiden untuk merespon rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM terkait penyelenggaraan TWK (Tes Wawasan Kebangsaan).

Baca Juga:

Pro-Kontra Stafsus Mahasiswa, HMI UPR Soroti Risiko dan Peluang

Massa aksi juga menuntut pihak DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menindaklanjuti dari 3 poin tuntutan tersebut.

Aliansi BEM SI Wilayah Kalteng-Bar melalui kordinator lapangan Afan Safrian memberikan ultimatum kepada pihak DPRD Provinsi kalimantan tengah.

Baca Juga:

HMI UPR dan Empat Komisariat Resmi Dilantik, Siap Perkuat Kaderisasi dan Budaya Keilmuan

“Jika tidak menindak lanjuti dari 3 tuntutan kami, maka kami akan terus menyuarakan/ melakukan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dengan masa yang lebih banyak lagi,” tegasnya.

Pada kesempatan itu juga Kordinator Lapangan Afan Safrian memberikan SP 1 kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Baca Juga:

52 PNS Terima SK, Pemko Palangka Raya Tekankan Kompetensi dan Integritas