Sinergi Legislatif Eksekutif Jamin Keadilan Fiskal

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan bahwa penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta keterlibatan masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu.

Edy mengatakan, penyusunan APBD bukan sekadar urusan administratif bagi pemerintah daerah, melainkan sebuah proses yang melibatkan banyak pihak, termasuk masyarakat. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya partisipasi publik dalam penyampaian aspirasi guna memastikan anggaran daerah benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Proses penyusunan APBD ini tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan masyarakat melalui mekanisme yang memungkinkan mereka menyampaikan aspirasi secara langsung. Ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas kepada rakyat,” ujar Edy dalam rapat tersebut.

Wakil Gubernur juga menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting dalam perumusan anggaran, di mana setiap sektor terkait memiliki peran untuk menyusun kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu tujuan utama penyusunan anggaran ini adalah agar setiap kebijakan dapat dirasakan langsung oleh warga Kalteng.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Curiga Ada Permainan di Balik Antrean BBM

“Mulai dari perumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) hingga pembahasan detil di DPRD, semua proses ini bertujuan agar anggaran yang disusun benar-benar mengakomodasi kebutuhan masyarakat di semua sektor,” tambah Edy.

Menurutnya, masukan dari DPRD yang berasal dari aspirasi masyarakat menjadi hal yang sangat vital dalam menentukan arah kebijakan anggaran daerah. Hal ini memungkinkan program-program prioritas yang dibahas bersama legislatif dapat lebih tepat sasaran, memberikan manfaat langsung, dan berdampak pada kesejahteraan rakyat.

Edy juga menekankan bahwa penyusunan Perubahan APBD 2025 bertujuan untuk tidak hanya menghasilkan angka-angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi hal yang tidak bisa ditawar lagi.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Antrean BBM

“APBD ini harus menghadirkan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat, bukan sekadar menampilkan angka-angka dalam dokumen yang sulit dipahami,” ujar Edy, yang juga mengingatkan bahwa anggaran yang disusun harus berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai sektor vital lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur mengajak seluruh anggota DPRD, termasuk Fraksi Nasdem, untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Perubahan APBD 2025. Ia berharap sinergi antara pemerintah provinsi dan legislatif dapat menciptakan kebijakan anggaran yang berkeadilan dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran dimanfaatkan secara optimal.

Edy menambahkan, penting bagi seluruh pihak untuk menjaga prinsip kehati-hatian dan efektivitas dalam menggunakan anggaran, mengingat setiap dana yang digelontorkan harus memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Lantik KPID Kalteng Periode 2026-2029

“Setiap rupiah anggaran harus dimanfaatkan secara optimal, untuk memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kalteng,” tegasnya. Ia juga mengingatkan bahwa proses pengawasan oleh masyarakat juga sangat penting agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

Menurut Edy, pemerintah daerah perlu terus memperkuat hubungan dan komunikasi dengan seluruh stakeholder, baik pemerintah kabupaten/kota, DPRD, maupun masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan anggaran yang diambil dapat menciptakan manfaat yang luas.

Pemprov Kalteng, lanjut Edy, berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi prinsip good governance dalam setiap proses perencanaan dan pengelolaan anggaran. Semua kebijakan anggaran yang disusun harus mencerminkan keterbukaan, keadilan, dan keberpihakan pada rakyat.

Baca Juga:

Tujuh OPD Pemprov Kalteng jadi Titik Perdana Penyaluran KHBS Tahap Dua

Edy menegaskan bahwa pada akhirnya, tujuan dari penyusunan anggaran adalah untuk menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kalteng. Oleh karena itu, setiap kebijakan anggaran harus memiliki dampak yang jelas dan terukur.

“Pembangunan yang berkelanjutan hanya bisa terwujud jika anggaran digunakan secara efisien dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Ini adalah komitmen kami untuk Kalteng yang lebih maju dan sejahtera,” tutup Edy.

Sebagai penutup, ia berharap dengan sinergi yang solid antara pemerintah daerah dan DPRD, serta dengan partisipasi aktif masyarakat, Perubahan APBD 2025 dapat berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan manfaat yang optimal bagi rakyat Kalteng.

Penulis: Redha
Editor: Andrian