INTIMNEWS. COM, PALANGKARAYA – Gerakan Rakyat Merdeka (GERAM) kembali melakukan Aksi demonstrasi jilid II sebagai bentuk kekecewaan terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng).
Massa aksi yang terdiri dari berbagai elemen mahasiswa dan masyarakat se-Kalteng itu menggelar aksinya didepan Kantor Gubernur Kalteng, Kota Palangkaraya, Kamis (10/11/2022) sore.
Di waktu yang bersamaan, aksi tandingan juga dilakukan oleh Gerakan Rakyat Kalteng (GERAK) yang pro terhadap Gubernur Kalteng.
Kedua massa aksi yang berbeda kepentingan tersebut saling bersahutan dan beradu argumen. Pihak GERAM meneriakkan evaluasi kinerja dan menuntut visi dan misi Gubernur Kalteng.
Sementara pihak GERAK mengapresiasi kinerja gubernur dan jajarannya bak pahlawan dalam membangun Kalteng.
GERAM juga menggandeng perwakilan tenaga kontrak (Tekon) nonaktif yang meminta keadilan mengenai penonaktifannya.
Kordinator Lapangan GERAM, Ahmad Fauzi, mengatakan bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Kalteng dalam membangun daerah dan memenuhi hak-hak rakyat Kalteng masih belum terealisasikan. “Aksi ini kami lakukan demi kepentingan rakyat dan menuntut pemerintah agar tak menindas rakyatnya,” ujar Ahmad Fauzi.
Dia menjelaskan dalam aksi ini, pihaknya menuntut gubernur dan wakil gubernur menyelesaikan visi dan misi serta janji politik yang diberikan kepada masyarakat Kalteng agar terealisasikan dengan baik.
Lanjut dia, pihaknya menuntut pemda lebih serius dalam mensejahterakan masyarakat, menunjukkan ketersediaan infratruktur dan aksibilitas antar kabupaten dan kota, mendesak untuk dapat mengatasi masalah banjir yang 2 tahun belakangan ini rutin melanda Bumi Tambun Bungai-julukan Kalteng.
“Kemudian kami mendesak pemda menyuarakan kepada DPR Kalteng terkait RUU sidiknas dan masyarakat hukum adat dan mengeluarkan regulasi tambang rakyat. Mewujudkan daya saing SDM dalam sektor pendidikan dan kesehatan (Stunting), menyelesaikan masalah food estate,” ungkap Fauzi.
“Dan yang tak kalah penting, mewujudkan reformasi birokrasi terhadap tekon. Berharap di tahun 2023 dipanggil bekerja dengan pertimbangan tekon memiliki keluarga yang perlu dihidupi,” tambahnya.
Aksi mereka pun ditutup dengan penyegelan Kantor Gubernur Kalteng sebagai tanda matinya pemerintahan di Kalteng yang selalu mengorbankan rakyatnya demi keuntungan sendiri.
“Gedung ini disegel bukan hanya simbolis, tapi ini bentuk kekecewaan kita terhadap kesalahan krusial dan fatal pimpinan kita,” jelasnya.
Menanggapi adanya aksi tandingan dari GERAK, yang juga diduga menghadang aksi demonstrasinya. Pihaknya sempat merasa terintimidasi. Namun tetap komitmen menyuarakan aspirasi kepada Gubernur Kalteng.
“Kami merasa terintimidasi atas penghadangan gerakan kita ini. Seharusnya kita bersatu agar aspirasi yang ada bisa didengar oleh pimpinan kita,” pungkasnya.
Editor: Andrian