Rumiadi: Setiap Program dalam RAPBD 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Kesejahteraan Warga
Intim News
13 Juli 2026 13:54
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Ketua DPRD Kabupaten Murung Raya, Rumiadi, menegaskan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) RAPBD Tahun Anggaran 2027 harus difokuskan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Menurut Rumiadi, APBD merupakan instrumen utama pemerintah daerah dalam menjalankan pembangunan. Karena itu, setiap rupiah yang dialokasikan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.
Ia mengatakan proses penyusunan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada besaran nilai belanja, tetapi harus memperhatikan efektivitas program serta dampaknya terhadap pembangunan daerah.
“Setiap program yang diusulkan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat. Jangan sampai anggaran dialokasikan untuk kegiatan yang kurang memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Rumiadi.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan RAPBD 2027. Menurutnya, masih terdapat sejumlah ruas jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana dasar yang membutuhkan perhatian pemerintah.
Perbaikan infrastruktur, kata dia, akan berdampak langsung terhadap kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan perkebunan, serta peningkatan akses pelayanan pendidikan dan kesehatan.
Selain infrastruktur, Rumiadi menilai sektor pendidikan juga harus menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran. Peningkatan kualitas sarana pendidikan, pemenuhan tenaga pendidik, hingga pemerataan layanan pendidikan dinilai penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Hal serupa juga berlaku pada sektor kesehatan. Ia berharap pemerintah daerah tetap memberikan prioritas terhadap peningkatan fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis, serta pemerataan pelayanan hingga wilayah terpencil.
Menurut Rumiadi, pelayanan pemerintahan yang efektif juga memerlukan dukungan anggaran yang memadai agar kualitas pelayanan publik kepada masyarakat semakin baik.
Ia menjelaskan Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) akan melakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap seluruh usulan program dari setiap perangkat daerah.
Setiap kegiatan, lanjutnya, akan dievaluasi berdasarkan urgensi, manfaat, kesesuaian dengan arah pembangunan daerah, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah agar pelaksanaannya lebih efektif.
Rumiadi juga mengingatkan pentingnya menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh tahapan penyusunan RAPBD. Menurutnya, pengelolaan anggaran yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Ia menilai sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Murung Raya menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas. Komunikasi yang baik antara legislatif dan eksekutif diperlukan agar seluruh program pembangunan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat.
“Kami berharap pembahasan KUA-PPAS hingga penetapan APBD dapat berjalan secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” katanya.
Rumiadi berharap RAPBD Tahun Anggaran 2027 benar-benar menjadi instrumen yang mampu memperkuat perekonomian daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Murung Raya. Ia menegaskan DPRD akan terus mengawal setiap tahapan pembahasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
