
MUARA TEWEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara menggelar Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 sebagai langkah sinkronisasi program pembangunan.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Setda Bidang Administrasi Umum, Yaser Arafat, yang mewakili Pj Bupati Barito Utara, pada Senin (10/3/2025), di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh.
Yaser mengatakan konsultasi publik ini menjadi wadah strategis untuk menampung aspirasi masyarakat dalam penyusunan RKPD agar lebih sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.
“Diharapkan seluruh aspirasi yang disampaikan dalam forum ini dapat menjadi pertimbangan dalam perumusan program prioritas yang selaras dengan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Pemkab Barito Utara mengapresiasi keterlibatan berbagai pihak dalam forum ini dan berharap diskusi yang berlangsung dapat menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi pembangunan daerah.
RKPD 2026 merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara periode 2024-2026, yang menitikberatkan pada kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Tema pembangunan yang diusung tahun ini adalah “Memantapkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, iklim investasi yang lebih kondusif, serta peningkatan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik.”
Menurut Yaser, hasil dari konsultasi publik ini akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD sebelum ditetapkan sebagai RKPD final.
Ia menambahkan, forum ini juga bertujuan untuk menyelaraskan program prioritas daerah dengan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) kecamatan serta kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap program pembangunan yang disusun benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan berdampak nyata pada kesejahteraan mereka.
Selain pemerintah daerah, forum ini juga diikuti oleh jajaran DPRD, Forkopimda, camat se-Kabupaten Barito Utara, serta perwakilan instansi dan elemen masyarakat lainnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi ajang koordinasi yang efektif antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam merancang kebijakan pembangunan daerah ke depan.
Yaser menyampaikan bahwa setiap usulan yang masuk akan dikaji lebih lanjut guna memastikan implementasi program pembangunan berjalan optimal sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Dengan adanya konsultasi publik ini, Pemkab Barito Utara berharap dapat menghasilkan program kerja yang lebih terarah, efektif, dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah menargetkan RKPD 2026 dapat menjadi dokumen perencanaan yang lebih matang dan komprehensif demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Barito Utara.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit