Reses DPRD Kalteng, Kesejahteraan Adat dan Pendidikan Jadi Sorotan
Intim News
27 Januari 2026 13:57
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Juru Bicara Tim Reses Daerah Pemilihan V, Noor Fazariah Kamayanti, menyoroti sejumlah persoalan prioritas di Kabupaten Kapuas, mulai dari kesejahteraan aparatur adat hingga kebutuhan tenaga pendidik.
Dalam laporan hasil reses yang disampaikannya pada Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Kamayanti menekankan pentingnya perhatian terhadap mantir adat yang selama ini dinilai memiliki peran strategis di tengah masyarakat.
Ia mengungkapkan, insentif mantir adat saat ini masih berada di kisaran Rp100 ribu per bulan. Nominal tersebut dinilai belum sebanding dengan tanggung jawab dan fungsi sosial yang mereka emban.
Menurutnya, DPRD akan mengupayakan peningkatan honor tersebut. Namun, langkah itu perlu diawali dengan penyusunan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum penganggaran.
“Untuk honor mantir yang saat ini Rp100 ribu akan kami upayakan naik, tetapi harus didukung dengan Perda sebagai payung hukum,” ujarnya.
Selain isu kesejahteraan tokoh adat, Kamayanti juga menyoroti kebutuhan tenaga pengajar, khususnya guru Bahasa Inggris untuk tingkat SD dan SMP di wilayah Kapuas. Kekurangan tersebut dinilai berdampak pada optimalisasi kegiatan belajar mengajar.
Ia juga mencatat minimnya sarana pendukung pendidikan, seperti peralatan olahraga dan seni untuk kegiatan ekstrakurikuler. Menurutnya, fasilitas tersebut penting guna menunjang pengembangan bakat dan minat siswa.
Aspirasi tersebut, lanjutnya, akan disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan.
Di sektor ekonomi kerakyatan, Kamayanti melaporkan perkembangan Koperasi Desa Merah Putih yang saat ini tengah melengkapi kebutuhan kantor dan gerai sebagai bagian dari penguatan kelembagaan.
Ia pun mendorong kelompok masyarakat agar aktif mengajukan proposal bantuan ke pemerintah provinsi melalui dinas terkait, baik untuk sektor pertanian, perikanan, peternakan, usaha bengkel dan pertukangan, hingga pengembangan potensi wisata desa. Menurutnya, berbagai program telah dianggarkan di tingkat provinsi dan dapat dimanfaatkan sepanjang persyaratan administrasi dipenuhi. (Andrian)
Berita Rekomendasi
