Oleh: Andi Yuslim Patawari
Ketua DPP AMPI 2010-2015, Ketua DPP KNPI 2011-2014, Anggota Dewan Pakar ICMI Pusat 2010-2015, Kandidat Doktor pada Universitas Padjajaran Bandung, Jawa Barat
KALENDER 2022 segera berakhir dan turun dari dinding. Setiap peristiwa pergantian tahun selalu diwarnai dengan sejumpun harapan. Paling sering diidamkan adalah hidup lebih baik dari tahun sebelumnya. Hal ini berulang terus menerus dari waktu ke waktu. Harapan yang didambakan setiap insan untuk hidup sukses, termasuk mengharapkan usia yang panjang.
Sama halnya tahun yang akan pergi, tidak semua hal dikerjakan atau dituntaskan. Pasti menyisakan pekerjaan atau agenda yang terbawa hingga menyeberang ke tahun berikutnya. Pekerjaan yang tersisa itulah yang dijadikan sebagai ruang dan waktu untuk direnungkan sekaligus dijadikan pembelajaran.
Tahun 2023 tinggal menghitung hari. Situasi ini diprediksi banyak pihak bakal lebih banyak menyedot energi bangsa bersamaan dengan proses tahapan pemilu legislatif dan presiden yang dijadwalkan Pebruari 2024. Ekskalasi politik diprediksi bakal memanas pada situasi menjelang pesta demokrasi nasional lima tahunan tersebut.
Apalagi KPU telah menetapkan 17 partai politik nasional sebagai peserta pemilu. Para caleg berjibaku menarik simpati rakyat melalui sosialisasi dan pendekatan- terhadap kelompok masyarakat yang dinilai berpengaruh untuk meningkatkan elektabilitas.
Pengamat Politik, Adi Prayitno menyarankan kepada figur yang mau maju agar lebih banyak melakukan kunjungan atau berdialog dengan masyarakat. Safari politik seperti ini dinilai tepat untuk menaikkan elektabilitas.
Tentang calon presiden dan calon wakil presiden sejauh ini baru satu figur yang telah diumumkan ke publik. Sementara figur lain masih menunggu kongsi politik atau koalisi partai politik agar memenuhi syarat 20 persen sebagaimana disyaratkan undang – undang. Dalam konteks syarat mengusung calon, terdapat tiga partai politik yakni Demokrat, PKS dan NasDem yang telah menyatakan berkoalisi dan sepakat mengusung Anies Rasyid Baswedan.
Pada titik ini, suasana mulai memanas dengan isu pergantian menteri utusan nasdem di kabinet yang tentunya tidak terlepas dari Keputusan Nasdem yang deklarasikan Anies Baswedan di Penghujung jabatanya karena nasdem melakukan “Taruhan Politik” Apalagi dua partai politik yang ikut menyatakan dukungan ke Anis Baswedan belum menemukan konsensus di internal yang tentu ada hukum penawaran dan permintaan dalam Keputusan Politik. Gonjang-ganjing di luar sana (masyarakat) kian kencang ketika Anis Baswedan batal dideklarasikan pada November lalu. Fakta ini membangun opini seakan terdapat komunikasi dan hubungan yang tidak harmonis di antara partai pengusung. Ibarat memukul di ruang yang kosong, meski Anis Baswedan rutin bersosialisasi ke sejumlah daerah yang di motori oleh elit nasdem yang harapannya bisa mendapatkan simbiosis mutualiasme antara anis dan nasdem namun arah koalisi hingga kini belum jelas atau masih menunggu waktu. Wallahu a’lam.
Joko Widodo Sebagai presiden telah menunjukan signal dukungan ke beberapa figur capres di beberapa momentum saat hadir diacara partai politik dan kenegaraan namun belum sejalan keinginan Joko Widodo dengan PDIP yang kemungkinan besar akan mengusung Puan Maharani sebagai Calon Presiden, masyarakat menunggu apakah Jokowi akan mengikuti arus kekuasaan ketum PDIP Megawati Soekarno Putri sebagai petugas partai atau tetap mendorong figur lain yang secara emosional menjadi kader ideoligis Jokowi dan telah disiapkan partai pengusung dan logistiknya maka akan tejadi perang “Relasi Kuasa” yang akan mentukan pemenangngya.
Isu lain yang ikut meruncing tensi politik memanas yakni, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut diterpa isu politik identitas. Kelompok yang tidak menyukainya, menjadikan pilkada DKI 2017 sebagai referensi, lantas menghembuskan isu menggelikan tersebut ke publik yang belum tentu benar.
Berkaca pada pemilu sebelumnya, isu SARA sebenarnya sulit dihindari. Demi meraih simpati rakyat, acapkali para elit partai menggunakan politik identitas. Namun seberapa kuat pengaruhnya terhadap konstituen, pengamat terorisme dari Universitas Indonesia Ridwan Habib menegaskan isu politik identitas sudah tidak relevan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pada 2024, karena literasi masyarakat tentang berita bohong atau hoaks sudah membaik.
Dalam situasi politik yang carut marut dengan isu tersebut, kita berharap pesta demokrasi tetap kondusif dan tetap pada koridor hukum yang berlaku. Kedewasaan berdemokrasi serta edukasi dari elit – elit partai diharapkan mampu meredam konflik yang bisa saja terjadi meski kita tidak mengharapkannya.
Surya pagi Tahun 2023 tidak lama lagi menampakkan dirinya semoga perdebatan politik dan perang strategi untuk meraih kemenangan politik “Relasi Kuasa” tidak membuat perpecahan anak bangsa sehingga terjaga kedamaian di tengah pesta 5 tahunan yang berulang sebagai kedewasaan berdemokrasi adalah hal yang biasa dalam pergantian pemimpin bangsa. (**)
