INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) yang menempuh pendidikan baik di Surabaya, Malang, Yogyakarta, Semarang, dan Solo batal pulang kampung pada lebaran Idul fitri 1442 hijriah akibat terganjal kebijakan Rapit Test PCR.
Ratusan mahasiswa di beberapa daerah tersebut, memilih tidak pulang kampung karena terkendala mahalnya biaya untuk RT-PCR sebagai syarat wajib untuk masuk wilayah Kalteng terlalu berat, terlebih di masa pandemi Covid-19 ekonomi sedang tidak bagus, Senin (26/4/2021).
Ketua Ikatan Keluarga Pemuda dan Mahasiswa (IKPM) Kotawaringin Barat di Yogyakarta, Nouval Nur Rafian mengungkapkan bahwa Surat Edaran Gubernur Kalteng, Nomor 443.1-40/Satgas Covid-19 tentang Ketentuan Khusus Perjalanan Orang Masuk Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Terlebih bagi Mahasiswa di masa pandemi ini, apalagi dengan keadaan ekonomi yang begitu sulit.
“Paska Surat Edaran Gubernur Kalteng tentang kewajiban RT PCR yang ingin masuk wilayah Kalteng, membuat kawan-kawan mahasiswa tidak bisa pulang, biaya untuk RT PCR sangat mahal bahkan setara dengan harga satu tiket pesawat,” keluh Nouval Nur.
Disebutkan Nouval, bahwa untuk biaya pulang kampung menggunakan pesawat udara melalui Bandara Udara Ahmad Yani Semarang, biaya tiket termurah Rp950 ribu sampai Rp1 juta, ditambah dengan biaya RT-PCR mencapai Rp900 ribu bahkan Rp 1 juta lebih. “Artinya biaya untuk pulang membengkak dua kali lipat dong,” kata Nouval.
Menurutnya, harusnya pemerintah Provinsi Kalteng ketika mengeluarkan kebijakan tersebut harus memikirkan dampak sosial terhadap para mahasiswa ini khususnya yang menempuh pendidikan di luar Kalimantan.
“Karena tidak semua mahasiswa ini mampu atau berasal dari golongan ekonomi atas, bahkan banyak kawan-kawan yang ekonomi keluarganya menengah ke bawah,” tegasnya.
Begitu pula dengan kapal laut, untuk biaya tiket Rp250-300 ribu di tambah biaya RT PCR Rp900 ribu bahkan ada yang mencapai Rp1 juta lebih, belum biaya transportasi dari Yogyakarta menuju Semarang.
Saat ini berdasarkan informasi yang mereka terima, untuk mahasiswa di Yogyakarta yang memilih untuk tidak pulang kampung jumlahnya antara 50 sampai 100 orang, mereka saat ini masih ada di Yogyakarta.
“Kami berharap, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat memberikan solusi kepada mahasiswa di luar Kalimantan Tengah yang ingin pulang kampung, dengan memberikan subsidi atau potongan harga tes PCR, bahkan bisa digratiskan,” pungkasnya. (yus)
