INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan efisiensi anggaran sebagai salah satu prioritas utama dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap kondisi keuangan daerah yang dinilai belum berada pada posisi ideal, sehingga diperlukan penataan belanja yang lebih terukur dan bijaksana.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menjelaskan bahwa salah satu langkah efisiensi yang ditempuh adalah memangkas berbagai kegiatan seremonial yang selama ini menyerap anggaran cukup besar. Ia menambahkan bahwa sejumlah rapat dan pertemuan yang biasanya dilaksanakan di hotel akan dikurangi, dan sebagai gantinya, Pemprov akan mendorong penggunaan teknologi komunikasi seperti pertemuan daring untuk menekan biaya operasional.
“Jika bisa dilakukan lewat Zoom, kita lakukan lewat Zoom. Kegiatan yang sebelumnya digelar di hotel akan kita kurangi sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran,” tegas Edy saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng pada Jumat, 12 September 2025.
Edy menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan kemampuan fiskal daerah. Dengan kondisi keuangan yang masih perlu dioptimalkan, Pemprov bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) saat ini tengah melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur RAPBD 2026.
“Keputusan untuk efisiensi ini didasari pada kebutuhan untuk menyesuaikan anggaran dengan kemampuan fiskal daerah. Kami akan memotong alokasi yang dinilai terlalu besar, tetapi jika ada kebutuhan mendesak, tetap akan ada penambahan anggaran,” ujar Edy.
Salah satu komponen yang tengah ditinjau adalah besaran tunjangan pejabat eselon II dan III. Edy menyebutkan bahwa tunjangan tersebut mungkin akan disesuaikan sebagai bagian dari langkah efisiensi yang dilakukan. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kebijakan efisiensi ini tidak akan menyentuh pemotongan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Yang kita bicarakan adalah tunjangan, bukan gaji. Karena tunjangan diberikan untuk mendukung kinerja pejabat,” jelasnya.
Edy juga memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran tidak akan mengganggu pelaksanaan program pembangunan prioritas daerah. Belanja yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mendesak masyarakat tetap akan menjadi fokus utama dalam penyusunan RAPBD 2026. Pemprov Kalteng berkomitmen untuk memastikan bahwa program-program yang bermanfaat langsung bagi masyarakat tetap dapat berjalan dengan optimal meski ada penghematan.
“Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan mengganggu program pembangunan yang menjadi prioritas. Belanja yang menyentuh kebutuhan mendesak masyarakat tetap menjadi fokus utama kami,” ujarnya.
Dengan pengetatan anggaran tersebut, Edy berharap dapat memperkuat stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan bisa berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pemprov juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut dengan DPRD guna memastikan proses penyusunan RAPBD 2026 berlangsung transparan dan akuntabel.
“Kami berharap langkah efisiensi ini dapat membawa manfaat bagi keberlanjutan pembangunan Kalteng. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk menata pengeluaran lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkas Edy.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
