Rakor TSLP, Pemkab Barito Utara Tegaskan Arah Pembangunan Berkeadilan

INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP) serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang digelar di Gedung Balai Antang Muara Teweh, Rabu (12/11/2025).

Rakor ini menjadi momentum penting bagi Pemkab Barito Utara untuk menata ulang pelaksanaan CSR perusahaan agar lebih terarah, transparan, dan selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sekaligus mendorong peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD.

Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa TSLP atau Corporate Social Responsibility tidak boleh dipahami sebagai kewajiban administratif semata. Menurutnya, TSLP merupakan instrumen strategis untuk membangun kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.

Baca Juga:

Hilang Sejak Jumat, Pria di Teweh Baru Ditemukan Selamat

“TSLP bukan beban perusahaan, tetapi bagian dari strategi keberlanjutan usaha dan pembangunan sosial. Jika disinergikan dengan baik, dampaknya akan langsung dirasakan masyarakat,” ujar Shalahuddin saat membuka kegiatan.

Ia mengakui, hingga kini pelaksanaan TSLP di Barito Utara masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya, belum optimalnya sinkronisasi program CSR perusahaan dengan agenda pembangunan daerah, serta lemahnya sistem pelaporan dan evaluasi yang terstandar.

Kondisi tersebut, lanjut Shalahuddin, berpotensi membuat program TSLP tidak tepat sasaran dan kurang berdampak. Karena itu, pemerintah daerah menilai perlu adanya langkah terstruktur untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan transparansi pelaksanaan CSR di tingkat kabupaten.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Dorong Skema Kemitraan Bangun Jaringan Internet Desa

Dalam konteks pembangunan jangka menengah 2025–2030, TSLP ditempatkan sebagai salah satu pilar pendukung visi daerah, yakni terwujudnya Kabupaten Barito Utara yang maju, tumbuh pesat, sejahtera, dan berkeadilan.

Bupati juga menekankan bahwa program TSLP harus sejalan dengan misi peningkatan produktivitas perekonomian daerah, terutama pada sektor-sektor strategis seperti kehutanan, perkebunan, pertambangan, dan energi, dengan tetap menjaga keseimbangan lingkungan.

Sebagai langkah konkret, Pemkab Barito Utara berkomitmen membentuk dan mengaktifkan Forum TSLP Kabupaten Barito Utara yang melibatkan unsur pemerintah, legislatif, yudikatif, perusahaan, akademisi, perbankan, tokoh masyarakat, hingga media.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi BPK

Selain itu, program TSLP akan disinergikan secara langsung dengan RPJMD dan hasil Musrenbang, sehingga kegiatan CSR benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, lingkungan, hingga penguatan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui kewajiban pelaporan TSLP secara semesteran dan tahunan, sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2018.

Tidak hanya membahas CSR, rakor tersebut turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai penopang utama pembiayaan pembangunan. Shalahuddin menilai kapasitas fiskal daerah masih perlu diperkuat agar Barito Utara tidak bergantung pada transfer pusat.

Baca Juga:

Pemkab Barito Utara Tegaskan Komitmen Sukseskan Rakornas di Sentul

“Optimalisasi PAD harus terus didorong, mulai dari peningkatan kepatuhan wajib pajak, pemutakhiran data objek pajak dan retribusi, hingga digitalisasi sistem pemungutan pajak daerah,” tegasnya.

Di sisi lain, pemerintah daerah memastikan komitmen untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkeadilan melalui kepastian hukum, kemudahan perizinan, serta penguatan sinergi antara dunia usaha dan masyarakat.

Dalam arahannya, Bupati menyampaikan sejumlah pesan kepada para pemangku kepentingan. Perusahaan diminta menjadikan TSLP sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan, bukan sekadar formalitas. Forum TSLP diharapkan menjalankan fungsi koordinasi dan evaluasi secara profesional dan transparan.

Sementara itu, OPD, camat, dan pemerintah desa diminta aktif mengawal agar program TSLP sejalan dengan prioritas pembangunan daerah. Tokoh masyarakat dan adat juga didorong untuk terlibat dalam pengawasan dan penguatan partisipasi publik.

“Saya berharap rakor ini melahirkan kesepahaman dan peta jalan pelaksanaan TSLP yang terarah, transparan, dan berkelanjutan. Dengan semangat sinergi, kita wujudkan Barito Utara yang maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkas Bupati.

(SHP/Andrian)