INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Penolakan PKS atas kebijakan pemerintah yang menaikkan BBM bersubsidi dilanjutkan hingga ke daerah. DPW PKS Kalimantan Tengah menegaskan sikap penolakan atas kebijakan pemerintah yang merugikan rakyat itu. Selain itu meminta Presiden Jokowi agar membatalkan kebijakan tersebut, jangan bikin rakyat tambah susah, Kamis (8/9/2022).
Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam surat terbuka untuk Presiden Jokowi, menurutkan, kebijakan menaikkan harga BBM menunjukkan bahwa pemerintah tidak berempati terhadap kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi pasca pandemi.
Dampak lain dari kenaikan harga BBM ini juga akan sangat dirasakan oleh masyarakat khususnya kalangan bawah, terlebih perekonomian masyarakat akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia belum benar-benar pulih.
Senada dengan Ahmad Syaikhu, Ketua DPW PKS Kalimantan Tengah beserta DPD PKS se Kalteng menyatakan secara tegas menolak kenaikan BBM ini.
“Bahkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga dari tingkat pusat menyatakan sikap menolak, karena memang yang dikhawatirkan dampak negatifnya. Kasian masyarakat, jangan sampai dikorbankan,” ujar Ketua DPW PKS Kalteng, Sirajul Rahman.
Dampak pandemi Covid-19 belum sepenuhnya hilang. Menurutnya, masyarakat masih berupaya untuk bangkit, ekonomi belum sepenuhnya pulih. Dampak kenaikan dan kelangkaan minyak goreng saja masih dirasakan oleh rumah tangga.
Anggota DPRD Kalteng itu juga menambahkan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi dapat menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih.
“Pedagang kaki lima, penjual bakso keliling, supir angkot dan pekerja, pelaku UMKM, emak-emak, pelajar, petani, peternak, dan elemen masyarakat lainnya akan merasakan sekali dari dampak kenaikan BBM bersubsidi,” jelasnya.
Oleh karenanya, ia menegaskan DPW PKS Kalimantan Tengah beserta DPD PKS se Kalimantan Tengah menyatakan sikap untuk meminta Presiden RI Joko Widodo untuk membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Serta mendukung DPP PKS dan Fraksi PKS DPR RI untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Editor: Andrian
