INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran memastikan akan melakukan rotasi terhadap sejumlah kepala dinas dalam waktu dekat, sebagai bagian dari upaya penyegaran birokrasi dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Agustiar seusai menghadiri kegiatan di Palangka Raya, Senin (15/9).
Agustiar menjelaskan bahwa rotasi jabatan di lingkungan pemerintahan merupakan langkah rutin yang dilakukan untuk menjaga agar kinerja organisasi tetap optimal dan pejabat dapat terus bekerja sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi. “Ya pastilah. Tapi ini masih dalam tahapan, dalam rangka penyegaran,” ujar Agustiar dengan singkat.
Gubernur Agustiar menekankan bahwa tujuan utama dari rotasi ini adalah untuk menyegarkan jajaran birokrasi, sehingga pejabat dapat bekerja lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan program-program pembangunan daerah. “Penyegaran,” katanya menambahkan, merujuk pada pentingnya menjaga dinamika dan kualitas kinerja para pejabat di lingkungan pemerintah provinsi.
Meski demikian, Agustiar belum mengungkapkan secara spesifik kapan rotasi jabatan tersebut akan dilaksanakan. Ia hanya menegaskan bahwa proses tersebut sudah dalam perencanaan dan akan segera dilaksanakan. “Tunggu saja, waktu akan menjawab,” ujarnya.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Plt Sekda) Kalteng, Leonard S. Apung, juga telah mengonfirmasi bahwa pemerintah provinsi akan melakukan perombakan besar terhadap sejumlah kepala perangkat daerah dalam waktu dekat. Leonard mengungkapkan bahwa rotasi tersebut kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk dilaksanakan.
“Kita tunggu beberapa waktu lagi ke depan. Tunggu saja,” kata Leonard usai menghadiri rapat di Kantor DPRD Kalteng, Selasa (9/9). Ia memastikan bahwa perombakan ini akan dilakukan dalam kurun waktu beberapa bulan, dan diperkirakan akan berlangsung pada bulan September atau Oktober 2025. “Pasti ada. September–Oktober lah pasti ada,” ujarnya.
Menurut Leonard, pergantian atau pergeseran pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan hal yang lumrah dalam dunia birokrasi. Ia menyebutkan bahwa rotasi pejabat ini biasa dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi yang dinamis. “Bisa jadi, itu biasa dalam pergeseran-pergeseran,” katanya.
Isu yang berkembang di kalangan pejabat Kalteng menyebutkan bahwa rotasi kali ini akan banyak melibatkan pejabat perempuan. Namun, Leonard tidak secara tegas membenarkan maupun menampik kabar tersebut. “Bisa perempuan, bisa laki-laki. Pokoknya perpaduan,” ujarnya, memberikan gambaran bahwa rotasi ini akan dilakukan secara inklusif dengan memperhatikan berbagai aspek, termasuk keseimbangan gender.
Leonard juga menegaskan bahwa keputusan mutasi jabatan ini sepenuhnya merupakan hak prerogatif gubernur dan akan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi serta dinamika pemerintahan. “Mungkin di satu sisi dia butuh penyegaran. Orang kelamaan perlu disegarkan lagi,” jelasnya.
Terkait dengan jumlah pejabat yang akan digeser, Leonard memberikan gambaran bahwa rotasi bisa melibatkan sebagian besar atau sekitar 50 persen pejabat daerah. “Bisa semuanya, bisa 50 persen. Tetapi yang pasti 50 persen,” katanya, menambahkan bahwa langkah ini akan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan daerah dan organisasi perangkat daerah.
Dengan rotasi ini, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih dinamis, responsif, dan efisien dalam melaksanakan program pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalteng.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
