INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai melakukan langkah tegas dalam mengatasi kebocoran pajak dari sektor bahan bakar minyak (BBM) dengan memasang kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik perbatasan. Langkah ini bertujuan untuk memantau arus masuk BBM, terutama yang diduga ilegal, yang belum membayar pajak daerah.
Kepala Bapenda Kalteng, Anang Dirjo, menjelaskan bahwa CCTV dipasang di beberapa kawasan strategis, seperti di wilayah Kapuas, Tamiyang Layang, dan Lamandau, yang merupakan jalur utama pengangkut BBM. “Kami pasang CCTV, terkadang mereka membawa minyak bisa ilegal,” ujarnya saat ditemui di DPRD Kalteng, Selasa (9/9).
Anang menekankan bahwa BBM ilegal yang masuk ke Kalteng merupakan bahan bakar yang tidak membayar pajak daerah sebelum didistribusikan ke pasar lokal. “Yang bayar pajak itu legal,” katanya, mengingatkan pentingnya pendataan dan pengawasan yang akurat terkait arus BBM.
Menurut Anang, sumber BBM yang masuk ke Kalteng sangat beragam, baik dari Pertamina maupun dari perusahaan luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Dengan adanya CCTV, ia berharap dapat meminimalkan pengiriman BBM ilegal dan memaksimalkan pendapatan daerah dari sektor pajak.
Kebocoran pajak sektor BBM sudah lama menjadi isu penting di Kalteng. Anggota DPRD Kalteng, Sudarsono, mengungkapkan bahwa meskipun ada langkah-langkah dari Bapenda, kebocoran pajak BBM masih terjadi dalam skala besar. Ia memperkirakan kerugian pendapatan daerah dari sektor ini bisa mencapai triliunan rupiah per tahun.
“Potensinya besar sekali, mungkin di angka triliunan per tahun. Itu masih tercecer di sana-sini,” ujar Sudarsono, Senin (8/9), menyebutkan bahwa arus masuk BBM dari luar daerah belum terpantau secara menyeluruh, sehingga menyulitkan pengawasan dan penarikan pajak secara optimal.
Meskipun begitu, Sudarsono mengapresiasi upaya Bapenda yang mulai memperketat pemantauan melalui pemasangan CCTV di berbagai titik perbatasan untuk meminimalisir penyelundupan BBM ilegal. “Ada upaya dari Bapenda, misalnya memasang CCTV di berbagai tempat strategis untuk memantau arus BBM yang masuk ke Kalteng,” tambahnya.
Sudarsono juga mengingatkan para pengusaha yang berinvestasi di Kalteng untuk memenuhi kewajiban pajak BBM mereka. Ia menekankan bahwa kewajiban pajak tersebut sangat penting untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah. “Karena mereka berinvestasi di Kalteng, kewajiban pajak BBM itu jangan diabaikan. Secara sukarela bayarkan ke Pemprov Kalteng, karena itu akan berdampak pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” tegasnya.
Pemasangan CCTV dan upaya pengawasan lainnya diharapkan dapat memperkuat sistem perpajakan di Kalteng, memastikan setiap transaksi BBM tercatat dengan baik, dan mengoptimalkan penerimaan daerah untuk pembangunan yang lebih baik.
