Penguatan Kapasitas HAM ASN Jadi Kunci Layanan Publik yang Adil dan Profesional

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalimantan Tengah (Kalteng) menekankan pentingnya penguatan kapasitas Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam memberikan pelayanan publik.

Pesan tersebut disampaikan Analis Hukum Ahli Muda, Woro Sadarini, yang membacakan sambutan tertulis Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng pada kegiatan Rapat Pelaksanaan Penguatan Kapasitas HAM bagi ASN.

Acara berlangsung di Aula Mentaya, Palangka Raya, Rabu, 24 September 2025, dan diikuti sejumlah pejabat dan ASN dari berbagai instansi di provinsi.

“Tujuan utama penguatan kapasitas HAM bagi ASN adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih inklusif, berkeadilan, dan memastikan setiap warga negara memperoleh haknya tanpa diskriminasi,” ujar Woro.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Curiga Ada Permainan di Balik Antrean BBM

Ia menambahkan, penguatan kapasitas HAM ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mewujudkan P5HAM, yaitu Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia.

Upaya ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman ASN terhadap hak-hak dasar manusia yang bersumber dari instrumen nasional maupun internasional.

Woro menekankan, nilai-nilai HAM tidak hanya sekadar menjadi kewajiban administratif, tetapi harus tertanam sebagai budaya kerja aparatur negara.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Antrean BBM

“ASN yang memahami HAM akan mampu menerapkan kebijakan publik secara responsif, meningkatkan integritas, dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas sehari-hari,” jelasnya.

Menurutnya, penguatan kapasitas ini juga memperkuat peran negara dalam memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Dengan demikian, ASN diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang berintegritas, menjunjung tinggi martabat manusia, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Lantik KPID Kalteng Periode 2026-2029

Lebih jauh, Woro menekankan bahwa penguatan kapasitas HAM akan menjadi fondasi bagi tata kelola pemerintahan yang baik dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun pemerintahan yang penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel,” tegasnya.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi ASN di Kalteng untuk memahami lebih mendalam prinsip-prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas publik.

Baca Juga:

Tujuh OPD Pemprov Kalteng jadi Titik Perdana Penyaluran KHBS Tahap Dua

Selain itu, forum ini juga menjadi sarana bertukar pengalaman dan praktik terbaik dalam penerapan HAM di instansi pemerintahan.

Dengan penerapan HAM yang optimal, diharapkan pelayanan publik di Kalimantan Tengah semakin profesional, adil, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata.

Penulis: Redha | Editor: Andrian