INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Persoalan pengangguran dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,3 persen. Namun, di sisi lain, angka kemiskinan justru meningkat 0,16 persen.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena penurunan pengangguran belum sepenuhnya mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memiliki pekerjaan tidak selalu berarti seseorang sudah terbebas dari persoalan ekonomi, terutama jika penghasilan yang diperoleh belum mencukupi kebutuhan hidup.
Persoalan itu kini ikut mendapat perhatian kepolisian. Polres Kobar menggandeng Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melalui program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran). Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama di Kantor Disnakertrans Kobar, Kamis (12/11/2026).
Kapolres Kobar AKBP Joko Handono bersama Kepala Disnakertrans Kobar Yudi Hudaya hadir dalam kegiatan tersebut. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi pekerjaan, pelatihan keterampilan, hingga peluang usaha.
Kepala Disnakertrans Kobar Yudi Hudaya mengatakan persoalan pengangguran tidak mungkin ditangani hanya oleh satu instansi. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar program ketenagakerjaan bisa menjangkau masyarakat lebih luas.
“Selama ini, ketika angka pengangguran disorot, kami sering merasa berjalan sendiri. Dengan adanya program Poliran ini, kami merasa mendapatkan penguatan jaringan,” kata Yudi.
Menurut dia, keterlibatan kepolisian melalui jajaran Polsek dan Bhabinkamtibmas dapat membantu menjangkau masyarakat hingga pelosok desa. Jaringan tersebut diharapkan mempermudah pendataan warga yang membutuhkan pekerjaan maupun pelatihan.
Yudi juga menyoroti kondisi data pengangguran dan kemiskinan di Kobar yang bergerak berlawanan. Meski angka pengangguran turun 0,3 persen, angka kemiskinan justru naik 0,16 persen. Perkembangan ini menjadi catatan bahwa peningkatan kesempatan kerja perlu diikuti dengan perbaikan pendapatan masyarakat.
Sementara itu, Kapolres Kobar AKBP Joko Handono mengatakan persoalan ketenagakerjaan juga memiliki kaitan dengan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Keterbatasan pekerjaan dan penghasilan dapat menjadi salah satu faktor kerawanan sosial yang perlu diantisipasi bersama.
“Polisi pada dasarnya adalah mitra. Kami hadir untuk menjembatani dan mendukung teman-teman di Disnakertrans serta BLK. Jika masyarakat memiliki keterampilan dan penghasilan, potensi gangguan kamtibmas dapat direduksi,” ujar Joko.
Joko mengungkapkan, dirinya telah meninjau fasilitas Balai Latihan Kerja (BLK) Kobar yang menyediakan sejumlah pelatihan, seperti tata boga, pengelasan, perbengkelan, menjahit hingga budidaya hidroponik. Ke depan, kerja sama tidak hanya berfokus pada pelatihan, tetapi juga membuka jalan pemasaran produk hasil keterampilan masyarakat agar memiliki nilai ekonomi.
Kedua instansi berencana membentuk tim komunikasi untuk menyusun langkah konkret pelaksanaan program Poliran. Tantangannya adalah memastikan masyarakat tidak hanya memperoleh pelatihan, tetapi juga mendapatkan kesempatan bekerja atau mengembangkan usaha. Sebab, persoalan pengangguran dan kemiskinan tidak cukup diselesaikan melalui kerja sama di atas kertas, melainkan membutuhkan hasil nyata yang dirasakan masyarakat Kobar.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian