Pemprov Kalteng Waspadai Imbas Ketegangan Timur Tengah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas wilayah dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik se-Kalteng Tahun 2025.

Kegiatan tersebut resmi dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Hj. Sunarti, mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung. Rakor berlangsung di Hotel Luwansa, Palangka Raya, Rabu (30/7/2025).

Dalam sambutannya, Sunarti mengapresiasi penyelenggaraan rakor yang dinilai sangat strategis di tengah kondisi global yang dinamis dan penuh tantangan.

“Situasi global, khususnya konflik yang terjadi di Timur Tengah, turut memberikan dampak terhadap situasi keamanan nasional maupun daerah. Oleh karena itu, antisipasi perlu dilakukan sejak dini,” ucap Sunarti saat membacakan sambutan Plt. Sekda.

Baca Juga:

PUPR Kalteng: CSR Difokuskan Perbaiki 10 Ruas Jalan di Wilayah Timur

Ia merujuk pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/e-7/Polpum yang menginstruksikan daerah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hoaks, provokasi, dan potensi intoleransi.

Sunarti menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalteng sangat serius dalam merespons isu-isu strategis yang berpotensi menimbulkan konflik, baik dari faktor eksternal maupun internal.

“Kita juga harus mewaspadai potensi radikalisme, melakukan pembinaan intensif terhadap organisasi kemasyarakatan, dan terus memperkuat koordinasi deteksi dini serta cipta kondisi,” ujarnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Tegaskan Komitmen Bangun Komunikasi Dua Arah dengan Pers

Selain itu, ia menyoroti pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Barito Utara yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. PSU tersebut mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat.

“Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Muluk, bersama jajaran Ditjen Polpum telah turun langsung ke Muara Teweh untuk memastikan kesiapan pelaksanaan PSU ke-2 berjalan aman dan lancar,” ungkapnya.

Sunarti berharap pelaksanaan PSU tersebut menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi dalam proses demokrasi di Kalimantan Tengah. Ia meminta seluruh pihak menjaga netralitas dan keamanan wilayah.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Temukan 40 Persen Penerima Kartu Huma Betang Tak Tepat Sasaran

Pada kesempatan tersebut, Sunarti juga menekankan pentingnya penanganan cepat terhadap berbagai konflik agraria, khususnya sengketa lahan antara masyarakat dan perusahaan.

Menurutnya, semua pihak harus mengoptimalkan peran Tim Kewaspadaan Dini dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam mencegah dan menyelesaikan potensi konflik secara damai.

“Rakor ini adalah bagian dari langkah konkret Pemprov Kalteng dalam membangun sinergi antarlembaga untuk menciptakan suasana yang aman dan kondusif di seluruh wilayah,” ujarnya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Diskusi Bersama Pers, Dorong Informasi Pembangunan Lebih Terbuka

Sementara itu, Plt. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, Feni Catriani Utami, menjelaskan bahwa rakor bertujuan menyamakan persepsi dan strategi antarinstansi terkait.

“Dengan rakor ini, kita berharap seluruh stakeholder memiliki pemahaman dan arah yang sama dalam pelaksanaan kewaspadaan nasional serta penanganan konflik,” kata Feni dalam laporannya.

Rakor diikuti oleh para Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten/Kota se-Kalteng, pejabat bidang kewaspadaan nasional, serta staf teknis lainnya.

Hadir pula sejumlah narasumber penting, antara lain Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Kalteng, Direktur Intelkam Polda Kalteng, serta Kepala Bagian Operasional BINDA Kalteng.

(Redha/Maulana Kawit)