Pemprov Kalteng Tekankan Pentingnya Pemutakhiran Data untuk Program Bantuan Sosial Tepat Sasaran

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan sebagai langkah utama dalam memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan efektif. Hal ini menjadi salah satu fokus dalam upaya pemerintah daerah untuk mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Staf Ahli Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, menyampaikan hal tersebut usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin, 8 September 2025.

Menurut Yuas, akurasi data menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program unggulan, yaitu Kartu Huma Betang, yang dirancang khusus untuk membantu warga kurang mampu di Kalimantan Tengah, hanya akan berhasil jika data penerimanya akurat dan mutakhir.

“Penting untuk segera memperbarui data kemiskinan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Update data dan pastikan tidak ada tumpang tindih, agar bantuan tepat sasaran dan tidak ada penerima yang ganda,” tegas Yuas Elko dalam pernyataannya.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Curiga Ada Permainan di Balik Antrean BBM

Yuas juga meminta Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah segera menyelesaikan pemutakhiran data tersebut agar distribusi bantuan sosial berjalan dengan lancar dan efektif. “Laporkan data yang sudah diupdate dan pastikan SK Gubernur tentang penerima bantuan dikeluarkan sesuai data yang valid,” tambahnya.

Berdasarkan catatan Pemprov Kalteng, angka kemiskinan di wilayah tersebut mengalami sedikit kenaikan, dari 5,17 persen pada Maret 2024 menjadi 5,18 persen pada Maret 2025. Meskipun angka ini masih berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 8,47 persen, Yuas menegaskan bahwa pemerintah daerah tetap memandang tren kenaikan ini sebagai hal yang perlu diperhatikan secara serius.

Kenaikan angka kemiskinan tersebut, menurut Yuas, mengindikasikan adanya tantangan dalam pengentasan kemiskinan yang harus diatasi dengan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efisien. Oleh karena itu, selain pemutakhiran data, langkah-langkah untuk menjaga stabilitas harga pangan juga menjadi prioritas dalam pengendalian inflasi.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Antrean BBM

“Pengendalian inflasi juga harus menjadi perhatian utama, terutama dalam menjaga harga pangan yang berpengaruh langsung terhadap masyarakat miskin. Oleh karena itu, program Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) harus terus berjalan,” ujar Yuas.

Yuas mengungkapkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya untuk memastikan harga pangan tetap stabil dan terjangkau. Menurutnya, program-program ini telah terbukti efektif dalam menjaga kestabilan harga pangan, sehingga masyarakat dapat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, tanpa terbebani inflasi yang tinggi.

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional pada Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31 persen secara tahunan (y-o-y). Meskipun ada deflasi bulanan sebesar -0,08 persen (m-t-m), Tito menekankan bahwa pemerintah tetap harus waspada terhadap potensi lonjakan harga pangan, terutama komoditas-komoditas penting yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Lantik KPID Kalteng Periode 2026-2029

Deflasi yang tercatat pada Agustus 2025 dipicu oleh turunnya harga beberapa komoditas pangan, seperti beras, cabai rawit, tomat, dan telur ayam ras. Meskipun demikian, Tito juga mencatat bahwa harga cabai merah dan cabai rawit mengalami lonjakan pada awal September, yang berpotensi mempengaruhi kestabilan harga pangan di beberapa daerah.

Dalam konteks nasional, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Data terbaru menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia pada 2025 mencapai 23,85 juta jiwa, dengan 2,38 juta jiwa di antaranya tergolong miskin ekstrem.

Muhaimin mengungkapkan bahwa untuk mengentaskan kemiskinan secara efektif, pemerintah harus memadukan pemutakhiran data, stabilisasi harga pangan, serta program bantuan sosial yang tepat sasaran. “Ketiga faktor ini harus terintegrasi dengan baik agar bantuan sosial dapat memberikan manfaat langsung kepada mereka yang membutuhkan,” kata Muhaimin.

Baca Juga:

Tujuh OPD Pemprov Kalteng jadi Titik Perdana Penyaluran KHBS Tahap Dua

Sementara itu, Yuas Elko menyatakan bahwa Pemprov Kalteng akan terus memperkuat kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan program-program pengentasan kemiskinan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan pemerintah daerah harus senantiasa mengedepankan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang ada.

“Selain pemutakhiran data, kami juga akan terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan agar bantuan yang diberikan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” kata Yuas.

Pemprov Kalteng juga akan memperkuat program-program pemberdayaan ekonomi yang berbasis pada potensi lokal, agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan mengurangi ketergantungan pada bantuan sosial.

Di samping itu, pemutakhiran data juga akan menjadi landasan bagi kebijakan lainnya, seperti penguatan sektor pertanian dan pemberdayaan UMKM, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Dengan langkah-langkah yang telah dan akan diterapkan, Pemprov Kalteng optimis dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di provinsi tersebut, sekaligus memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi dalam menghadapi tantangan global.

Penulis: Redha
Editor: Andrian