Pemprov Kalteng Kaji Kemungkinan Penghematan
Intim News
12 September 2025 00:17
.
4 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah mengkaji langkah-langkah efisiensi anggaran dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026. Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan struktur anggaran tetap seimbang dan mampu menjawab kebutuhan pembangunan prioritas yang mendesak, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, mengatakan bahwa Pemprov Kalteng bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang melakukan kajian menyeluruh terhadap struktur anggaran yang akan diajukan. Edy menjelaskan bahwa kajian ini penting untuk memastikan anggaran yang ada dapat digunakan seefisien mungkin, dengan fokus pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kami sedang menghitung kemungkinan-kemungkinan terkait efisiensi ini. Semua komponen anggaran kami periksa untuk menemukan celah-celah penghematan yang bisa dilakukan,” ujar Edy, saat ditemui di Kantor DPRD Kalteng, Jumat (12/9).
Salah satu pos anggaran yang menjadi perhatian utama dalam pembahasan efisiensi adalah tunjangan bagi pejabat eselon II hingga III yang selama ini menjadi bagian dari belanja rutin pemerintah daerah. Edy menegaskan bahwa tunjangan ini masih dalam tahap analisis dan perhitungan bersama TAPD untuk menentukan langkah terbaik dalam mengurangi anggaran yang tidak terlalu vital.
“Bukan gaji yang akan dipotong, tetapi tunjangan pejabat yang kami evaluasi. Tunjangan ini tetap ada, karena tujuannya adalah untuk mendukung peningkatan kinerja pejabat dari kepala dinas hingga eselon III,” katanya.
Edy menambahkan bahwa kebijakan efisiensi ini muncul sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyesuaikan anggaran dengan kondisi fiskal daerah yang perlu diperbaiki. Pemprov Kalteng mengakui bahwa keuangan daerah masih perlu ditata ulang agar lebih efisien dan mampu mendukung pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kalteng.
“Dalam kondisi keuangan daerah yang belum optimal, penting bagi kami untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan anggaran. Kami akan mengutamakan efisiensi, namun kebutuhan mendesak tetap menjadi prioritas,” ujarnya.
Selain masalah tunjangan pejabat, Pemprov Kalteng juga tengah mengevaluasi anggaran untuk kegiatan seremonial yang dinilai selama ini menyerap dana cukup besar. Edy menyatakan bahwa kegiatan-kegiatan seperti rapat dan pertemuan yang sebelumnya dilaksanakan di hotel akan dikurangi, sebagai bagian dari upaya penghematan.
“Kegiatan seremonial di hotel akan kami kurangi. Rapat-rapat yang bisa dilakukan secara daring, akan kami lakukan lewat platform seperti Zoom. Ini adalah bagian dari strategi efisiensi anggaran yang kami jalankan,” jelasnya.
Pemerintah daerah, lanjut Edy, berharap bahwa kebijakan efisiensi ini dapat mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran, tanpa mengurangi perhatian pada sektor-sektor yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Pemprov Kalteng berkomitmen untuk tetap memprioritaskan program pembangunan yang langsung menyentuh kehidupan warga.
“Meskipun ada langkah efisiensi, kami tetap berkomitmen untuk memperhatikan program-program yang benar-benar mendesak dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” kata Edy.
Salah satu tujuan dari kebijakan efisiensi ini adalah untuk memastikan bahwa anggaran daerah digunakan secara bijaksana dan dapat mencapai hasil yang maksimal dalam mendukung pembangunan daerah. Pemprov juga berusaha untuk menciptakan stabilitas fiskal daerah yang lebih baik sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Dengan efisiensi yang terukur, kami berharap anggaran daerah bisa lebih stabil, dan program pembangunan yang kami jalankan bisa lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ujar Edy, menambahkan.
Selain itu, Pemprov Kalteng berharap agar masyarakat dapat merasakan langsung dampak positif dari kebijakan ini, dengan memastikan bahwa pelayanan publik dan program-program prioritas tetap berjalan dengan lancar. Edy menegaskan bahwa meskipun ada penghematan, kualitas layanan kepada masyarakat tidak akan terganggu.
“Efisiensi ini bukan untuk mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat, tapi untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan benar-benar bermanfaat dan sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” tegasnya.
Pemprov Kalteng juga membuka ruang untuk diskusi lebih lanjut dengan DPRD agar proses penyusunan RAPBD 2026 dapat dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Edy berharap langkah efisiensi ini dapat diikuti dengan sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan kebijakan anggaran yang lebih baik di masa mendatang.
“Kami ingin memastikan bahwa penyusunan RAPBD 2026 dapat dilakukan dengan transparansi, dan kami terbuka untuk diskusi lebih lanjut dengan DPRD guna memastikan anggaran yang kami ajukan tepat sasaran,” pungkas Edy.
Dengan kebijakan efisiensi yang dilakukan, Pemprov Kalteng berupaya untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik, dengan anggaran yang digunakan secara optimal, serta memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, tanpa mengurangi kualitas layanan publik yang dibutuhkan masyarakat.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
