INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong peningkatan transparansi dan efisiensi dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui pemanfaatan sistem digital terbaru.
Salah satu langkah yang ditempuh yakni dengan menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis penggunaan Katalog Elektronik (E-Katalog) Versi 6.0, yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Best Western Batang Garing, Selasa, 3 Juni 2025.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pelaku pengadaan, termasuk perangkat daerah, mengenai aturan terbaru dan pemanfaatan teknologi dalam sistem pengadaan yang kini makin kompleks dan terintegrasi secara digital.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng, Herson B. Aden, menyampaikan bahwa E-Katalog Versi 6.0 merupakan bagian dari transformasi digital nasional yang diluncurkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada 10 Desember 2024 lalu.
“Peluncuran ini menjadi langkah penting dalam upaya menghadirkan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien, transparan, dan akuntabel,” ujar Herson saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas Sekda Kalteng.
Menurut Herson, sistem ini dirancang dengan beragam fitur baru, yang memungkinkan pengguna memperoleh data dan layanan pengadaan secara lebih cepat dan akurat. Di antaranya ialah kemudahan dalam transaksi, pelaksanaan e-audit, hingga integrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Fitur real-time monitoring yang dihadirkan juga diharapkan dapat mendeteksi potensi penyalahgunaan sejak dini, serta memberikan gambaran produk dalam negeri yang bisa digunakan sebagai substitusi produk impor dalam mendukung kemandirian ekonomi.
“Proses otomatisasi ini juga menghemat biaya administrasi, mengurangi pemborosan, dan mendorong penggunaan anggaran yang lebih efisien,” jelas Herson.
E-Katalog Versi 6.0 juga dinilai lebih ramah pengguna (user-friendly), sehingga siapa pun dapat mengakses sistem dengan lebih mudah dan cepat, termasuk para pelaku usaha lokal yang belum berpengalaman.
Herson menambahkan bahwa melalui sistem digital yang transparan ini, masyarakat juga dapat ikut mengawasi dan menilai proses pengadaan, sebagai bentuk kontrol publik terhadap belanja pemerintah.
“Kami berharap ke depan, seluruh proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov Kalteng benar-benar dilakukan secara digital dan akuntabel,” pungkasnya.
Editor : Andrian