Pemprov Kalteng Bahas Strategi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya dalam mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi daerah melalui Rapat Koordinasi (Rakor) yang berlangsung di Aula Bapperida Kalteng, Selasa (14/10/2025). Plt. Sekda Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor dan sinergi antarlevel pemerintahan untuk menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

Leonard menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi Kalteng dirancang mengikuti arahan Pemerintah Pusat, yakni 5,60 persen pada 2025, naik menjadi 6,03 persen pada 2026, dan mencapai 7,3 persen pada 2029. Langkah ini juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada tahun 2029.

Dalam sambutannya, Leonard menyoroti tantangan terkait kapasitas fiskal daerah yang menurun akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) dengan alasan efisiensi anggaran. Ia menekankan, meskipun pengurangan anggaran dilakukan, pemerintah daerah tetap diwajibkan mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. “Efisiensi diterapkan bagi daerah, tetapi tuntutan pencapaian indikator pembangunan tetap berjalan,” ujarnya.

Leonard menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antarwilayah, mengingat ketimpangan basis pajak antar daerah masih cukup signifikan. TKD, menurutnya, tetap menjadi instrumen vital untuk mendorong distribusi ekonomi yang merata dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Terima Penghargaan PHDI Pusat atas Dukungan ke Umat Hindu

Selain fokus pada ekonomi, Kalteng juga memiliki peran strategis sebagai Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional. Leonard menekankan perlunya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan, terutama dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini belum disahkan.

“Tantangan utama kami adalah meningkatkan produksi pangan tanpa merusak hutan, sekaligus memenuhi target FOLU Net Sink 2030 dan Net Zero Emission 2060,” jelas Leonard. Ia menambahkan, sektor ekstraktif seperti pertambangan dan perkebunan harus dijalankan secara berkelanjutan agar tidak mengorbankan lingkungan.

Leonard juga menyoroti peran UMKM sebagai fondasi awal menuju industrialisasi daerah. Ia menegaskan pentingnya hilirisasi dan pengembangan sektor manufaktur agar mampu meningkatkan nilai tambah, membuka lapangan pekerjaan lebih luas, dan tidak hanya mengandalkan UMKM sebagai sumber ekonomi jangka panjang.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Ingatkan Pembangunan Tak Cukup Kejar Pertumbuhan, Alam Harus Dijaga

Dalam hal pengelolaan anggaran, Leonard menyebut total potensi fiskal Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Dana Desa mencapai sekitar 33,9 triliun rupiah. Sumber daya ini harus dimanfaatkan secara terencana, kolaboratif, dan inovatif agar dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini menjadi wadah bagi pemerintah provinsi dan daerah untuk membahas strategi percepatan ekonomi, mulai dari penguatan sektor prioritas, kolaborasi antarperangkat daerah, hingga pemanfaatan potensi fiskal secara optimal. Leonard menekankan perlunya evaluasi dan perencanaan berbasis data agar sasaran pembangunan dapat terealisasi secara efektif.

Acara dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalteng, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalteng Herson B. Aden, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko, para kepala perangkat daerah, serta pimpinan instansi vertikal terkait. Leonard berharap rakor ini menghasilkan strategi terpadu yang dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi Kalteng secara berkelanjutan.

Baca Juga:

Agustiar Sabran: “Satu Bumi, Satu Keluarga” jadi Fondasi Pembangunan Kalteng

Penulis : Redha
Editor :  Andrian