INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong lembaga masyarakat berperan aktif dalam pengawasan publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, saat menghadiri Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Investigasi Negara (LIN) Periode 2025-2030 di Aula KNPI Kalteng, Rabu, 19 November 2025.
Hamka mewakili Pemerintah Provinsi Kalteng memberikan ucapan selamat kepada para pengurus LIN yang baru dilantik. Ia sekaligus mengajak LIN untuk terus menjadi mitra konstruktif dalam ruang-ruang pengawasan publik.
“Lembaga Investigasi Negara kami harapkan dapat menjadi mitra kritis yang konstruktif bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya peran lembaga masyarakat yang fokus pada investigasi, pemantauan, dan pencegahan potensi penyimpangan serta pelanggaran hukum.
Menurut Hamka, keberadaan LIN turut memperkuat upaya pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di tingkat daerah. Pemerintah provinsi terbuka terhadap masukan dan kritik yang bersifat membangun.
“Pemerintah Kalteng sangat menghargai kontribusi lembaga masyarakat. Kami terbuka terhadap saran dan masukan demi perbaikan pelayanan publik dan pengelolaan program pembangunan,” katanya.
Hamka juga menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam penggunaan anggaran daerah dan pelaksanaan proyek pembangunan di berbagai sektor.
Ia menyebut, kolaborasi antara pemerintah dan lembaga masyarakat diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan publik.
Selain itu, Hamka menyoroti pentingnya peran LIN dalam melakukan pemetaan potensi risiko penyimpangan, sehingga langkah antisipatif dapat segera dilakukan.
Ia menekankan bahwa pengawasan publik bukan sekadar fungsi kontrol, tetapi juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Peran aktif lembaga masyarakat seperti LIN akan membantu pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik dan memastikan program pembangunan tepat sasaran,” jelasnya.
Pelantikan pengurus LIN ini sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan.
Hamka berharap para pengurus yang dilantik mampu menjalankan perannya secara profesional, independen, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat luas.
“Dengan kolaborasi yang baik, kita bisa menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan lebih dekat dengan masyarakat,” ujarnya menutup sambutannya.
Acara pelantikan turut dihadiri pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan anggota LIN dari berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Tengah.
Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi LIN untuk aktif terlibat dalam pengawasan pembangunan, mendorong transparansi, dan memperkuat akuntabilitas pemerintah provinsi kepada publik.
Penulis : Suhairi
Editor : Maulana Kawit