INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendukung penuh kegiatan program pelayanan Keluarga (KB) kesehatan-TNI tahun 2023. Program KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (KB MKJP) dan penyuluhan kesehatan reproduksi di Kabupaten Kotim.
“Saya minta dukungan semua pihak untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas, Untuk itu saya ingin komitmen semua pihak terkait untuk terlibat dan mendukung program program ini,” ujar Bupati Kotim,Halikinnor usai meninjau program KB, Selasa 23 Mei 2023.
Program ini merupakan program tahunan Kodim 1015 Sampit bekerjasama dengan Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kotim dan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kalteng.
Halikinnor bersama Sekda Kotim, Wakil Ketua I DPRD Kotim, Anggota DPRD Provinsi Kalteng Dapil 2 Kotim Seruya dan beberapa pihak terkait memantau langsung program KB yang dilaksanakan di Aula Kodim 1015 Sampit tersebut.
Untuk itu, Halikinnor atas nama pemerintah daerah maupun secara pribadi saya menyampaikan penghargaan dan rasa salut, kepada Kodim 1015 sampit dan DP3AP2KB Kotim yang telah menyelenggarakan program ini.
“Saya salut kepada Kodim 1015 Sampit dan dinas terkait karena memberikan kontribusi kepada daerah dalam hal memberikan pelayanan KB kepada masyarakat pasangan usia subur (PUS) dan bersuami,”
Menurut Halikin penyediaan layanan kontrasepsi dan integrasi konsep pelayanan yang berbasis komunitas, telah berhasil menurunkan angka kelahiran, angka kematian ibu dan berkontribusi pada peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi.
“Kita terus meningkatkan komitmen masyarakat terutama pasangan usia subur dalam ber-kb, juga diperlukan pula adanya dukungan dari berbagai pihak terkait, stakeholder, provider medis dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan kb yang berkualitas,” lanjutnya.
Halikinnor mengakui saat ini pelaksanaan program kegiatan yang utama tentu terkait upaya pengendalian penduduk melalui ketersediaan pelayanan dan alat kontrasepsi yang dapat menjangkau masyarakat hingga pelosok desa.
Menurutnya masih ada beberapa tantangan dalam pelayanan kb di antaranya keterbatasan akses terhadap pelayanan difasilitas kesehatan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Karenanya sangat penting untuk terus menjalin kerja sama dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak untuk percepatan program KB di Kotim ini,” pungkasnya. (**)
Editor: Irga Fachreza
