Pemkab Kobar Genjot Legalitas Koperasi Merah Putih, Targetkan Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terus menggencarkan upaya legalisasi koperasi Merah Putih yang tersebar di desa dan kelurahan. Kegiatan Rapat Penyelesaian Permasalahan Legalitas Perizinan yang sudah dimulai sejak 23 Juni 2025 ini dijadwalkan berlangsung hingga 9 Juli 2025. Rapat ini menjadi bagian dari strategi percepatan pembenahan administrasi koperasi agar dapat segera beroperasi secara legal dan profesional.

Beberapa koperasi yang telah dijadwalkan secara bertahap oleh panitia hadir untuk mengikuti sesi konsultasi. Rapat ini menjadi wadah bagi pengurus koperasi untuk memperoleh pendampingan teknis dan administratif guna mempercepat pemenuhan persyaratan legalitas.

Menurut Plt Kepala DPMPTSP Kobar, Edy Rahman, pihaknya mendorong koperasi untuk menyelesaikan proses perizinan secara mandiri. Namun, DPMPTSP tetap hadir memberikan pendampingan secara teknis agar koperasi tidak merasa sendirian. “Kami mendorong koperasi untuk proaktif menyelesaikan perizinan secara mandiri, namun tetap kami dampingi secara teknis dan administratif,” ujarnya, Senin (7/7).

Kegiatan ini juga melibatkan instansi lintas sektor, termasuk Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM melalui Bidang Koperasi. Pengawas Koperasi, Dwi Kartono Uber Sujadi, menegaskan pentingnya edukasi kelembagaan koperasi, mulai dari penyusunan rencana usaha hingga pemahaman terhadap manajemen koperasi yang bertanggung jawab dan sesuai hukum.

“Koperasi harus paham bukan hanya cara mendirikan usaha, tapi juga cara mengelolanya secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum,” ucapnya.

Tak hanya itu, KPP Pratama Pangkalan Bun turut ambil bagian dengan membuka layanan langsung pembuatan dan aktivasi NPWP bagi koperasi yang belum memilikinya. Kehadiran tim teknis dari berbagai instansi membuka ruang konsultasi yang luas, sehingga para peserta yang terdiri dari ketua dan sekretaris koperasi dapat menyelesaikan seluruh proses secara menyeluruh.

Dengan adanya kolaborasi lintas sektor ini, diharapkan koperasi Merah Putih yang berjumlah 94 unit dapat segera memiliki legalitas resmi. Langkah ini penting agar koperasi mampu menjalankan usaha secara profesional, mandiri, dan berkelanjutan, serta berperan sebagai motor penggerak ekonomi desa yang kuat dan terorganisir.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian