Pemkab Barito Utara Dorong Skema Kemitraan Bangun Jaringan Internet Desa
Intim News
4 Februari 2026 10:47
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM MUARA TEWEH— Pemerintah Kabupaten Barito Utara memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di Kecamatan Lahei mulai direalisasikan secara bertahap. Fokus awal diarahkan pada Desa Muara Bakah yang telah masuk dalam daftar prioritas pembangunan menara pemancar sinyal pada tahun anggaran 2026.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (Diskominfosandi) Barito Utara, Mochammad Ikhsan, mengatakan peningkatan akses komunikasi menjadi kebutuhan mendesak masyarakat desa. Ia menegaskan usulan pembangunan tower di Muara Bakah sudah diakomodasi dalam perencanaan daerah.
“Untuk Desa Muara Bakah sudah terjadwal pada 2026. Kami dorong agar pelaksanaannya bisa berjalan sesuai rencana,” kata Ikhsan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kecamatan Lahei, Selasa (4/2/2026).
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kecamatan Lahei dan menjadi forum penjaringan aspirasi masyarakat untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027. Forum itu dibuka langsung oleh Bupati Barito Utara, Shalahuddin.
Dalam sambutannya, Shalahuddin menekankan pentingnya penguatan sektor unggulan dan pelayanan publik sebagai motor transformasi ekonomi daerah. Ia menyebut pembangunan infrastruktur digital merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
Selain Muara Bakah, sejumlah desa lain juga mengusulkan pembangunan menara BTS. Namun, usulan tersebut akan dipertimbangkan untuk program pembangunan tahun 2027, menyesuaikan dengan kemampuan anggaran dan kesiapan teknis.
Ikhsan menjelaskan, pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pedesaan tidak sepenuhnya mengandalkan APBD. Pemerintah daerah menerapkan skema kemitraan pemerintah dan swasta atau public–private partnership (PPP).
Saat ini, lanjutnya, layanan internet desa telah berjalan di 68 kantor desa di Barito Utara melalui pola kerja sama tersebut. Skema itu dinilai efektif karena membagi tanggung jawab pembiayaan dan operasional antara pemerintah dan mitra penyedia layanan.
Ia juga meminta pemerintah desa berperan aktif dalam mendukung percepatan pembangunan. Salah satu syarat utama pembangunan tower adalah kesiapan lahan yang disediakan desa.
“Partisipasi desa sangat menentukan. Jika lahannya siap, proses pembangunan akan jauh lebih cepat dan efisien,” ujarnya.
Musrenbang RKPD Kecamatan Lahei menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah, unsur Forkopimcam, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Forum ini diharapkan mampu menyusun prioritas pembangunan yang realistis dan sesuai kebutuhan masyarakat. (saleh)
Berita Rekomendasi
