Pembangunan Bandara Baru Kian Nyata, Kemenhub Tinjau Lokasi di Kumai
Intim News
9 Januari 2026 06:43
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Rencana pembangunan Bandara Baru di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terus bergerak maju. Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan RI bersama Dinas Perhubungan Kobar meninjau langsung lokasi rencana bandara di Desa Sabuai Timur, Kecamatan Kumai, Selasa (6/1), sebagai bagian dari tahapan awal percepatan proyek strategis tersebut.
Peninjauan lapangan ini turut didampingi Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Iskandar. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan kesiapan lahan sekaligus mencocokkan rencana pembangunan dengan kondisi faktual di lapangan.
Kepala Dinas Perhubungan Kobar melalui Sekretaris Dishub, Rawandi, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengambil langkah konkret dengan melakukan pemasangan patok lahan. Langkah ini merupakan salah satu persyaratan utama dalam proses pensertifikatan lokasi bandara baru.
“Dari total rencana lahan seluas kurang lebih 2.058 hektar, sekitar 440 hektar telah disiapkan untuk tahap awal pembangunan Bandara Baru. Pemasangan patok dilakukan oleh Tim Percepatan Pensertifikatan Lahan sebagai bagian dari kelengkapan administrasi,” ujar Rawandi.
Ia menambahkan, proses pemasangan patok akan terus dilanjutkan secara bertahap dan disesuaikan dengan titik-titik lahan yang telah diverifikasi bersama tim teknis di lapangan. Verifikasi ini penting untuk memastikan seluruh tahapan pembangunan berjalan sesuai rencana dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, Tim Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyampaikan bahwa pihaknya akan mengupayakan agar pembangunan Bandara Baru di Kotawaringin Barat dapat mulai direalisasikan pada Tahun Anggaran 2027 melalui Kementerian Perhubungan. Usulan tersebut akan disampaikan dan diperjuangkan dalam pembahasan perencanaan nasional.
Kepala UPBU Iskandar, Asri Alie, menjelaskan bahwa usulan pembangunan bandara akan dibahas dalam agenda pembahasan anggaran Kementerian Perhubungan pada 12–30 Januari 2026 untuk Tahun Anggaran 2027.
Ia menegaskan, kelengkapan dokumen seperti sertifikat lahan, surat Bupati, dukungan DPRD, serta rekomendasi Gubernur menjadi kunci utama dalam penetapan lokasi (Penlok) Bandara Baru Pangkalan Bun.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
