INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) resmi membuka Pelatihan Dasar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tahun 2025 dengan metode blended learning, Rabu (24/9). Pelatihan ini memadukan pertemuan luring dan daring melalui platform Zoom Meeting, sehingga peserta dapat mengikuti materi secara fleksibel.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran diwakili Staf Ahli Gubernur, Hamka, menyampaikan sambutan sekaligus arahan gubernur pada pembukaan kegiatan. Ia menekankan peran penting Satpol PP dalam menjaga ketertiban dan menegakkan peraturan daerah di tengah masyarakat.
“Satpol PP adalah wajah pemerintah daerah di masyarakat. Karena itu, seluruh jajaran harus hadir dengan profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis,” ucap Hamka.
Kepala BPSDM Provinsi Kalimantan Tengah, Nunu Andriani, menjelaskan pelatihan berlangsung selama enam hari, mulai 24 September hingga 1 Oktober 2025. Kegiatan dilakukan daring pada 24–26 September dan dilanjutkan secara klasikal pada 29 September hingga 1 Oktober.
Peserta pelatihan berjumlah 30 orang, terdiri dari anggota Satpol PP Provinsi Kalteng dan BPBD kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Nunu menyebut program ini mengacu pada sejumlah regulasi, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, serta Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP dan Kode Etik Satpol PP.
Ia menambahkan, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan karakter aparatur Satpol PP agar adaptif, disiplin, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Kami berharap pelatihan ini tidak hanya memperkuat keterampilan teknis, tetapi juga membentuk karakter Satpol PP yang siap menghadapi tantangan di lapangan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar Kemendagri, Beny Cahyadie, menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur daerah secara berkelanjutan.
“Pelatihan ini bukan sekadar agenda formal, tetapi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas Satpol PP. Peserta diharapkan menyerap ilmu, mempraktikkannya, dan menjadi motor penggerak ketertiban di daerah masing-masing,” katanya.
Beny menekankan, kehadiran Satpol PP yang profesional akan membantu menciptakan pemerintahan daerah yang tertib dan efektif, sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah.
Pelatihan ini juga mendukung visi “Kalteng BERKAH, Kalteng MAJU 2025–2030” yang menekankan penguatan kualitas sumber daya manusia, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta tata kelola pemerintahan yang efisien.
Para peserta mendapatkan materi berupa manajemen tugas Satpol PP, penegakan peraturan daerah, prosedur keselamatan kerja, serta penguatan integritas dan etika profesi.
Nunu Andriani menekankan bahwa penguasaan materi teknis dan penguatan karakter akan membekali peserta untuk menjalankan tugas di lapangan dengan lebih percaya diri dan profesional.
Acara pembukaan berlangsung khidmat, dihadiri jajaran pejabat daerah, dan ditutup dengan pernyataan resmi dimulainya Pelatihan Dasar Satpol PP Tahun 2025.
Penulis: Redha | Editor: Andrian