PAN Tekankan Penguatan SDM dan Anggaran dalam Reformasi Kelembagaan BPBD
Intim News
23 Juni 2026 18:10
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan dukungan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dukungan tersebut diberikan dengan catatan agar penyesuaian kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) benar-benar memperkuat kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
Sikap Fraksi PAN disampaikan juru bicaranya, Rianto, dalam Rapat Paripurna DPRD Murung Raya yang membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda usulan pemerintah daerah di Gedung DPRD Murung Raya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Rianto, perubahan kelembagaan BPBD merupakan tindak lanjut atas ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025. Regulasi tersebut menjadi dasar penyesuaian organisasi perangkat daerah agar selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Ia menilai, momentum perubahan itu harus dimanfaatkan untuk membangun BPBD yang lebih profesional. Selama ini, penanganan bencana dinilai masih cenderung berorientasi pada respons setelah kejadian, sehingga perlu diarahkan menjadi lembaga yang lebih siap dalam upaya pencegahan dan mitigasi.
“Perubahan ini harus mampu memberikan kepastian hukum yang kuat bagi perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur nama maupun struktur fungsi,” kata Rianto.
Fraksi PAN menerima dan mendukung pembahasan raperda tersebut karena dinilai menjadi langkah penting dalam menyelaraskan regulasi daerah dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. Penyesuaian itu juga diharapkan mampu memperjelas kedudukan dan fungsi BPBD dalam struktur pemerintahan daerah.
Rianto mengatakan, restrukturisasi organisasi harus memberikan kepastian bagi birokrasi, terutama dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan struktur yang jelas, pelaksanaan program dan penganggaran diharapkan tidak terkendala persoalan administratif.
Menurut Fraksi PAN, penyesuaian kelembagaan juga menjadi bentuk kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari tumpang tindih nomenklatur maupun kewenangan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan.
Namun, PAN mengingatkan bahwa perubahan organisasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif semata. Pemerintah daerah diminta memastikan perubahan tersebut berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan penanganan kebencanaan.
Hal itu dinilai penting mengingat Kabupaten Murung Raya memiliki wilayah yang luas dengan sejumlah kawasan yang sulit dijangkau. Kondisi geografis tersebut membutuhkan sistem koordinasi dan komando yang lebih efektif saat menghadapi situasi darurat.
Karena itu, BPBD yang telah disesuaikan kelembagaannya diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam memetakan daerah rawan bencana, memperkuat mitigasi, serta membangun sistem kesiapsiagaan yang lebih baik.
Fraksi PAN juga menyoroti pentingnya dukungan anggaran yang memadai. Penguatan kelembagaan, menurut Rianto, harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana, serta dukungan operasional agar tugas BPBD dapat dijalankan secara optimal.
Dengan dukungan tersebut, BPBD diharapkan mampu menjalankan fungsi pencegahan, penanganan darurat, hingga pemulihan pascabencana secara lebih cepat, terkoordinasi, dan profesional.
Menutup pandangan fraksinya, Rianto menegaskan bahwa pengintegrasian BPBD ke dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan langkah yang perlu dilakukan demi menciptakan sistem koordinasi yang lebih kuat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Murung Raya.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
