INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menegaskan komitmennya untuk menjaga pengelolaan pajak daerah yang transparan dan bebas dari potensi penyalahgunaan. Pernyataan tersebut ia sampaikan saat menghadiri rapat bersama anggota DPRD Kalteng di Palangka Raya, Selasa (9/9).
Anang menanggapi kekhawatiran sebagian masyarakat mengenai potensi korupsi dalam pengelolaan uang pajak. Ia menegaskan bahwa petugas Bapenda tidak pernah memegang langsung uang hasil pembayaran pajak, karena seluruh setoran dilakukan melalui sistem perbankan yang terintegrasi.
“Jangan sampai ada pikiran masyarakat uang pajak itu dikorupsi. Saya saja tidak pernah lihat duitnya, hanya angkanya. Semuanya langsung masuk ke kas daerah melalui Bank Kalteng,” ujar Anang, menepis anggapan yang beredar.
Ia menjelaskan bahwa sistem pengelolaan pajak daerah kini sepenuhnya menggunakan layanan digital dan perbankan, yang memungkinkan setiap transaksi tercatat dengan jejak audit yang jelas dan akuntabel. Dengan sistem ini, transparansi dan pengawasan terhadap arus kas daerah menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anang juga menekankan bahwa pendapatan daerah sangat bergantung pada partisipasi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang membayar pajak, semakin besar pula pendapatan asli daerah (PAD) yang bisa dioptimalkan untuk pembangunan.
“Tergantung masyarakat mau bayar pajak atau tidak. Kalau semuanya membayar, pendapatan kita maksimal. Kalau banyak yang tidak bayar, hasilnya tentu tidak optimal,” katanya.
Ia mengakui bahwa pemerintah daerah tidak dapat memaksa masyarakat untuk membayar pajak, namun kesadaran masyarakat akan pentingnya pajak untuk pembangunan daerah sangat diperlukan. “Kami tidak bisa memaksa. Semakin tinggi kesadaran masyarakat membayar pajak, semakin besar pula PAD kita,” tambah Anang.
Dalam kesempatan tersebut, Anang juga mengajak media massa untuk ikut berperan serta dalam menyampaikan pentingnya pajak bagi kemajuan daerah. Ia menekankan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat pada akhirnya akan kembali kepada mereka dalam bentuk fasilitas publik seperti jalan, pendidikan, kesehatan, dan layanan lainnya yang meningkatkan kesejahteraan bersama.
“Wartawan memiliki peran besar membantu kami menyampaikan bahwa uang pajak digunakan membangun jalan, pendidikan, kesehatan, BPJS, dan berbagai fasilitas lain yang kembali dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Anang juga menegaskan bahwa Bapenda akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah. Ia berharap masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya terhadap sistem perpajakan yang ada.
“Kami akan terus memperkuat transparansi dan akuntabilitas agar masyarakat merasa aman dan percaya terhadap sistem pajak daerah,” katanya.
Anang mengimbau agar masyarakat memanfaatkan layanan pembayaran pajak yang semakin mudah dengan menggunakan sistem digital yang telah disediakan oleh pemerintah daerah. Ia optimistis, dengan dukungan seluruh pihak, kinerja pendapatan daerah Kalteng akan terus meningkat dan memberikan manfaat luas untuk pembangunan.
Ia menutup pernyataannya dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam memajukan daerah. “Mari kita jadikan kepatuhan pajak sebagai bentuk kontribusi kita untuk kemajuan Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Penulis: Redha
Editor: Andrian