NasDem Minta Restrukturisasi OPD Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik
Intim News
23 Juni 2026 17:58
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Fraksi Partai NasDem DPRD Kabupaten Murung Raya mendukung pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Meski demikian, NasDem mengingatkan agar penataan organisasi perangkat daerah benar-benar diarahkan untuk meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pandangan tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Tuti Marheni, dalam Rapat Paripurna DPRD Murung Raya yang berlangsung di Puruk Cahu, Selasa (23/6/2026). Agenda rapat membahas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap usulan perubahan struktur perangkat daerah yang diajukan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
Menurut Tuti, perubahan regulasi merupakan bagian dari upaya menyesuaikan organisasi pemerintahan dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan publik yang terus berubah. Karena itu, penataan kelembagaan harus dilakukan secara terukur dan berorientasi pada peningkatan kinerja birokrasi.
Ia mengatakan, perubahan struktur organisasi tidak boleh sekadar menjadi penyesuaian administratif ataupun penambahan unit kerja. Sebaliknya, restrukturisasi harus mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Penataan kelembagaan jangan hanya bertujuan memperluas atau menambah jenjang jabatan dalam organisasi perangkat daerah, tetapi harus benar-benar memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja pemerintahan,” ujar Tuti.
Fraksi NasDem juga menilai penyusunan struktur perangkat daerah perlu didasarkan pada kebutuhan organisasi yang nyata. Penataan tersebut harus mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan tugas, efisiensi penggunaan anggaran, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, NasDem meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap beban kerja masing-masing organisasi perangkat daerah. Evaluasi itu dinilai penting agar struktur yang dibentuk sesuai dengan tugas, fungsi, serta kewenangan pemerintah daerah saat ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menurut Tuti, proses restrukturisasi sebaiknya melibatkan seluruh perangkat daerah, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), badan, kantor, hingga pemerintah kecamatan. Pelibatan berbagai unsur dinilai penting agar penataan kelembagaan menghasilkan struktur yang lebih proporsional dan sesuai kebutuhan.
Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya penyesuaian organisasi dengan kemampuan keuangan daerah. Pemerintah diminta mengedepankan prinsip kehati-hatian agar perubahan struktur tidak justru menambah beban anggaran, melainkan mampu meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai perbandingan, Tuti menyebut langkah efisiensi organisasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun struktur perangkat daerah yang lebih ramping dan fungsional.
Meski memberikan sejumlah catatan, Fraksi NasDem pada prinsipnya menyatakan sepakat agar Raperda tersebut dilanjutkan ke tahapan pembahasan berikutnya sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
NasDem berharap hasil pembahasan nantinya mampu melahirkan struktur organisasi yang tidak hanya menyesuaikan nomenklatur, tetapi juga memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Fraksi tersebut menilai perangkat daerah yang ideal adalah organisasi yang ramping dari sisi struktur, namun memiliki fungsi yang kuat sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan sekaligus memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat Kabupaten Murung Raya.
Penulis : JMY/MAULANA K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
