INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin mengatakan ketersediaan dan akses masyarakat pedesaan terhadap jaringan listrik di Provinsi Kalimantan Tengah masih menyisakan persoalan. Hal ini menjadi temuannya ketika melakukan reses di Kalimantan Tengah khususnya di Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kabupaten Katingan.
“Di Kelurahan Kumai Hilir Seberang Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat ada 300 Kepala Keluarga yang belum merasakan terangnya listrik dari PLN, dan Di Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan juga ada 2 desa dan 2 kelurahan yang belum teraliri listrik dari PLN 24 Jam,” kata Mukhtarudin Kamis, 4 Mei 2023.
Padahal, menurut Mukhtarudin listrik dibutuhkan oleh rakyat, untuk keperluan rumah tangga, usaha dan komunikasi, dan yang lain.
Penegasan ini disampaikan Mukhtarudin dalam temuannya pada kunjungan Reses Kalimantan Tengah, ketika menerima aspirasi dari perwakilan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat dan Katingan.
“Nah aspirasi masyarakat terkait listrik ini langsung saya respon dan saya follow up. Pertama adalah aspirasi masyarakat dari Kelurahan Kumai Hilir, dimana terdapat Empat RT yaitu, RT 17 18, 19 dan RT 20 yang belum ada aliran listrik dari PT PLN Persero,” tandas Mukhtarudin.
Mendengar keluhan masyarakat terkait masalah listrik tersebut, Politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini pun langsung gerak cepat berkoordinasi dengan pihak PT PLN Persero baik secara lisan maupun tertulis kepada Direktur Distribusi PLN Pusat kemudian dengan unit wilayah PLN unit Kalimantan Selatan dan Tengah dan juga dengan PLN Pangkalan Bun.
“Dari hasil koordinasi dengan pihak PT PLN, pihak PLN bilang akan segera tindak lanjuti tuntutan masyarakat masalah listrik tersebut, melalui program Listrik Desa tahun 2023,” kata Mukhtarudin.
Tak hanya di Kelurahan Kumai Hilir Seberang, kurangnya pasokan listrik ini terjadi di Kecamatan Katingan Kuala, Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah.
“Di Katingan Kuala, masyarakat melaporkan bahwa listrik di wilayah tersebut belum dinikmati warga 24 jam dan masih menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel,” ungkap Mukhtarudin.
Hasil koordinasi dengan PT PLN Persero terkait kelistrikan di Kecamatan Katingan Kuala ini untuk jangka pendek, pada bulan juli tahun 2023 listrik di Katingan Kuala diusahan bisa menyala 24 Jam, di mana sebelumnya pada bulan Juni 2023 akan ada penambahan 1 unit mesin pembangkit.
“Untuk sistem kelistrikan jangka panjang dalam tahun 2024 -2025 direncanakan pembangunan sutet dari Hantipan menuju Mendawai kemudian dari Mendawai menuju Katingan Kuala. Atas respon cepat PT PLN Persero ini saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada PT PLN Persero, semoga semuanya berjalan lancar dan sesuai dengan yang direncanakan,” ungkap Mukhtarudin
Anggota Banggar DPR RI ini lantas mengatakan kebutuhan akan listrik merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Artinya hal tersebut merupakan kewajiban negara umtuk menyediakan dalam rangka keadilan energi.
“Oleh karena itu, saya kira tentu masalah listrik ini jadi perhatian pemerintah pusat, pemerintah daerah dan stakeholder terkait,” imbuh Mukhtarudin.
Karena, lanjut Mukhtarudin, di era digital saat ini listrik itu adalah sebuah keniscayaan tersedia untuk masyarakat. Karena hampir semua kebutuhan hidup masyarakat menggunakan listrik.
“Ini jadi sesuatu yang sangat penting dan prioritas bagi pemerintah untuk sediakan listrik bagi kebutuhan rakyatnya. Tidak bisa tawar menawar soal listrik, saya menginginkan Kalteng Terang pada tahun 2024 bisa terwujud”, ujar Mukhtarudin.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
