Meskipun Inflasi Kalteng Aman, Namun Pemda Harus Tetap Waspada
Redaksi IntimNews
14 Agustus 2023 10:38
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Staf Ahli (Sahli) Gubernur Kalteng Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Yuas Elko hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2023 Bersama Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (14/8/2023).
Dalam arahannya Tito mengatakan, sesuai arahan Presiden kita harus konsisten melaksanakan rakor inflasi daerah ini. “Di daerah-daerah juga harus konsisten untuk mengecek harga-harga barang di pasar,” kata Tito.
Menurut Tito, inflasi nasional saat ini sudah berada di posisi yang baik yaitu 3,08 persen (y-o-y) pada bulan Juli lalu. “Kita harus terus kendalikan inflasi ini, jika tidak dikendalikan bisa melonjak lagi ke depannya,” imbuhnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan inflasi tertinggi di Pulau Sumatera berada di Kota Gunungsitoli (1,30 persen), Pulau Jawa berada di Kota Surakarta (0,31 persen), Pulau Kalimantan berada di Kota Balikpapan (0,53 persen), Pulau Sulawesi berada di Luwuk (0,73 persen), Pulau Bali-Nusa Tenggara berada di Kabupaten Maumere (0,65 persen), dan Pulau Maluku-Papua berada di Manokwari (1,43 persen).
“Secara nasional, jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Agustus 2023 turun sekitar 1 persen dari minggu sebelumnya, dan penurunan IPH terjadi di sebagian besar wilayah Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sedangkan jumlah kabupaten/kota di Pulau Kalimantan yang mengalami kenaikan IPH relatif lebih banyak,” jelasnya.
Menurut Amalia, pada minggu kedua Agustus 2023, sebagian besar komoditas pangan mengalami penurunan harga dibandingkan dengan Juli 2023. “Hal ini membuat mayoritas kabupaten/kota mengalami penurunan IPH,” sebutnya.
Ketika berbincang usai mengikuti rakor, Yuas mengatakan IPH sebagai proxy inflasi di Provinsi Kalteng pada minggu kedua Agustus ini mengalami deflasi sebesar -0,50 persen. “Kita berada di urutan 21 IPH Provinsi yang mengalami deflasi, sedangkan di Pulau Kalimantan sendiri kita berada di urutan 3 setelah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur,” ucapnya.
Menurutnya, inflasi di Kalteng masih tergolong aman dan terkendali. “Namun kita harus selalu waspada, karena beberapa komoditas masih mengalami fluktuasi harga. Itu yang menjadi perhatian Pemerintah Daerah sehingga harga barang bisa terjangkau oleh masyarakat, kemudian kesejahteraan petani juga bisa meningkat,” tukasnya.
Turut hadir mendampingi Yuas Elko, Unsur Forkopimda, Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG Epi Sulandari, Wakasatgas Pangan Polri Helfi Assegaf, Sesjamdatun Raden Febrytrianto, mewakili Panglima TNI Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, serta Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Sumber: MMC Kalteng
Editor: Andrian
Baca Juga:
Berita Rekomendasi
