INTIMNEWS.COM – Kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memang tidak terlepas dari anggaran termasuk distribusi logistik. Pada posisi inilah Kementerian Dalam Negeri (KPU) khususnya penyelenggaran Pilkada, diuntungkan dengan keterlibatan Bulog dalam upaya membantu pendistribusian logistik.
”Perum Badan Usaha Logistik (Bulog) siap membantu KPU dalam mendistribusikan logistik Pilkada serentak yang rencananya akan digelar 9 Desember 2020. Bahkan Jajaran perum Bulog juga siap bersinergi dengan KPU dalam pelaksanaan teknis distribusi peralatan pilkada di lapangan,” kata Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik, Jumat (19/6).
Menurut Akmal, dirinya sempat menggelar pertemuan dengan Direktur Pengadaan Bulog, Mayjend TNI (Purn) Wibisono Poespitohadi di kantor Ditjen Otda Kemendagri pada Selasa (16/6). Pihak Bulog, kata dia, siap jika dipercaya KPU untuk ikut mendistribusikan logistik atau perlengkapan pendukung Pilkada.
”Intinya Bulog dan seluruh jajarannya, siap mendukung dan menyukseskan program pilkada pada 9 Desember nanti. Bulog akan memanfaatkan pergudangan dan kekuatan distribusinya di seluruh tanah air,” kata Akmal.
Kemendagri pun menyambut baik niat Bulog tersebut, namun untuk urusan logistik pilkada, sepenuhnya itu adalah otoritas penyelenggara. ”Pemerintah tidak ikut campur, terkait siapa nanti yang dipercaya komisi pemilihan untuk mendistribusikan logistik dan perlengkapan pilkada. Itu sepenuhnya kewenangan KPU,” imbuh Akmal.
Terpisah, Direktur Pengadaan Bulog, Mayjend TNI (Purn) Wibisono Poespitohadi, mengatakan, selama ini pihaknya telah mendistribusikan bantuan Covid-19 sekitar 3 juta lokasi yang bersifat door to door. Sehingga, apabila dalam kegiatan pilkada ini Bulog dilibatkan secara penuh, kemungkinan tidak begitu sulit untuk mendukung Pilkada. ”Bagi Bulog tidak sulit, karena saat ini juga sudah distribusikan bantuan Covid-19 sekitar 3 juta titik sumbangan door to door,” ujar Wibisono.
Bila Perum Bulog dipercaya KPU, kata dia, maka distribusi perlengkapan pemilu, surat suara, Alat Pelindung Diri (APD) kesehatan dan lain lainnya diharapkan berjalan optimal. ”Apabila dukungan ini terealisasi, dan pilkada berjalan sukses, sehingga bisa membuktikan pada dunia bahwa negara indonesia mampu dengan baik menjalankan hajat demokrasi pilkada,” terangnya.
Menurut Wibisono, selama ini keberadaan gudang Bulog merupakan obyek vital nasional, sehingga diharapkan proses pendistribusian perlengkapan pilkada berjalan aman. ”Insya allah aman dari gangguan dan yang paling penting mampu mewujudkan sinergi antar pelaksana negara dengan baik,” katanya.
Sebelumya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 aman. Tiada diperkenankan direalokasi untuk anggaran penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak berkurang sama sekali.
Tito, saat konferensi pers secara virtual dari Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, mengatakan saat ini terdapat sisa anggaran Pilkada 2020 senilai Rp9,1 triliun dari total pagu anggaran Pilkada Rp15 triliun. Sebanyak Rp5,9 triliun sisanya sudah digunakan untuk lima tahapan Pilkada sebelum masa pandemi Covid-19.
”Mendagri dan Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) langsung keluarkan peraturan untuk Rp9,1 triliun, untuk tahapan selanjutnya itu di-freeze (dibekukan), tidak boleh digunakan, termasuk tidak boleh untuk COVID-19, karena masih ada (realokasi) pos-pos lain,” ujar Tito. (int)
