Legislatif–Pemkab Bahas Rancangan Awal RPJMD
Intim News
12 November 2025 23:19
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – DPRD Kabupaten Barito Utara bersama Pemerintah Kabupaten Barito Utara menggelar rapat pembahasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 pada 11–12 November 2025. Forum ini menjadi langkah awal penyusunan arah kebijakan pembangunan daerah lima tahun mendatang.
Rapat tersebut mempertemukan unsur legislatif, eksekutif, serta perangkat daerah untuk memastikan dokumen RPJMD tersusun secara komprehensif. Pembahasan dilakukan secara bertahap untuk menyesuaikan visi daerah dengan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Barito Utara menegaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak boleh berjalan tanpa melalui mekanisme pengawalan yang ketat. Ia menyampaikan bahwa DPRD memiliki kewenangan strategis dalam memastikan arah kebijakan sesuai aspirasi warga.
Menurutnya, penyusunan RPJMD merupakan fondasi bagi pembangunan lima tahun ke depan. Karena itu, seluruh sektor harus diidentifikasi secara mendalam, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
Ketua DPRD menambahkan bahwa pembahasan RPJMD harus melibatkan pendekatan yang berbasis data dan analisis kebutuhan riil. Hal ini diperlukan agar program yang direncanakan tidak berhenti pada tataran konseptual.
Ia juga menyoroti pentingnya konsistensi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti usulan masyarakat dari berbagai musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Aspirasi tersebut, tegasnya, harus menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan.
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah memaparkan sejumlah isu strategis yang akan menjadi prioritas pembangunan. Beberapa di antaranya mencakup peningkatan kualitas layanan dasar dan pemerataan pembangunan antarwilayah.
DPRD menilai bahwa tantangan pembangunan beberapa tahun terakhir menuntut strategi baru yang lebih adaptif. Oleh karena itu, dokumen RPJMD harus mampu menjawab dinamika perkembangan daerah.
Selain itu, DPRD mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat aspek pengawasan internal agar implementasi RPJMD nantinya berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengawasan ini menjadi kunci untuk mengurangi potensi deviasi program.
Sekretariat daerah dalam rapat tersebut juga menjelaskan pendekatan teknokratis yang digunakan dalam menyusun rancangan awal. Pendekatan ini memadukan analisis data sektoral dan evaluasi capaian pembangunan sebelumnya.
Ketua DPRD mengingatkan bahwa keberhasilan RPJMD tidak hanya ditentukan oleh dokumen perencanaan, tetapi juga kualitas pelaksanaan program di lapangan. Kesiapan perangkat daerah menjadi faktor penentu.
Ia berharap diskusi lanjutan akan menghasilkan gambaran lebih rinci mengenai prioritas pembangunan Barito Utara. Setiap keputusan, katanya, harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama.
Pembahasan selama dua hari itu juga menyoroti pentingnya sinkronisasi dengan kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Sinergi tersebut diperlukan agar program daerah sejalan dengan agenda pembangunan yang lebih luas.
DPRD memastikan bahwa seluruh tahapan pembahasan akan diawasi secara ketat sesuai regulasi. Komitmen tersebut menjadi jaminan agar RPJMD tidak menyimpang dari kebutuhan dan harapan masyarakat Barito Utara.
Rapat ditutup dengan penyampaian rekomendasi awal yang akan menjadi bahan penyempurnaan dokumen RPJMD sebelum dibawa ke tahap konsultasi berikutnya.
(Shp/Maulana Kawit)
