INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ketua Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Palangka Raya, Jhoni Sanjaya menyampaikan kritik terhadap sistem pendaftaran vaksin yang diselanggarakan oleh pihak Polres Kota Palangka Raya, Kamis 5 Agustus 2021.
Jhoni memandang bahwa ini adalah bentuk kebijakan yang sangat buruk dari pemerintah, khususnya Kota Palangka Raya dan penyelenggara.
“Karena seperti tidak adanya saling koordinasi. Dimana sistem kegiatan vaksinasi ini bertolak belakang dengan aturan dan himbauan sering disampaikan yaitu menerapkan prokes,” katanya.
Sedangkan PPKM level 4 dan 3 baru saja diberlakukan kembali di Kalteng, namun justru disambut dengan pelaksanaan vaksinasi massal dengan sistem seperti yang dilakukan pada Rabu malam 4 Agustus 2021.
“Yang mana pendaftarannya mengakibatkan kerumunan dan membludaknya masyarakat untuk mengambil nomor antrian. Seolah seperti sedang membuat degelan lucu. Membuat aturan lalu dilanggar sendiri,” tuturnya.
Menurutnya, dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, semua dimudahkan dalam segala hal termasuk dalam sistem pelaksanaan dan pendaftarn vaksin.
“Sehingga pelaksanaannya tidak justru menimbulkan kerumunan seperti yang terjadi di jalan Yos Sudarso area bundaran besar kota Palangka Raya malam ini. Penyelenggara juga harus memperhatikan waktu pendaftaran, jangan terkesan tergesa-gesa dan mendadak,” ujarnya.
Jhoni juga mempertanyakan mengenai keseriusan pemerintah kota dalam penanganan pandemi.
“Apakah pemerintah khususnya kota Palangka Raya ini benar-benar serius dalam menangani Covid-19 ini. Seperti kita lihat datanya masih cukup tinggi terkonfirmasi ada sebanyak 10.214 tertanggal 4 Agustus 2021 hari ini,” pungkasnya.
