
INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Anggota DPRD Kotawaringin Timur (Kotim), M Abadi menminta kepada Pemerintah Daerah untuk aktif ke lapangan. Hal itu dilakukan mengingat maraknya konflik agraria yang melibatkan perusahaan dan masyarakat setempat.
Menurut Abadi, pemerintah punya peranan penting untu menjadi penengah bahkan mencegah adanya konflik agraria antara pengusaha dan masyarakat setempat. Setidaknya Pemerintah Daerah aktif mensosialisasikan ke perusahaan tata cara menghindari konflik agraria.
salah satu solusi yang bisa meminimalisir konflik agraria di lapangan, seperti menerapkan pola kemitraan dengan masyarakat setempat dengan sistem plasma.
“Kemitraan wajib dilaksanakan sesuai dengan UU agraria karena selama ini konflik agraria semakin meningkat, untuk itu butuh peran penting dari pemerintah daerah untuk menindaklanjuti konflik agraria tersebut,” kata aketua fraksi PKB DPRD Kotim ini.
Hanya saja pola kemitraan tersebut harus dikawal oleh pemerintah agar tidak ada kecurangan dalam konsep tersebut. “Sesuai ketentuan UU agraria yang telah di keluarkan selama ini tidak direalisasikan di lapangan sehingga terus menerus terjadi konflik,” pungkasnya. (Adrianus)