Keringanan Pajak Disiapkan Demi Inklusifitas Ekonomi

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memprioritaskan penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta koperasi sebagai pilar utama perekonomian daerah. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah pemberian insentif pajak yang akan dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalteng, H. Edy Pratowo, dalam Rapat Paripurna ke-21 Masa Sidang III di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, beberapa waktu lalu, saat memberikan tanggapan atas pandangan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) terkait penguatan sektor ekonomi lokal.

Edy menjelaskan bahwa kebijakan insentif pajak ini bertujuan untuk memberi ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM agar dapat berkembang lebih cepat dan kompetitif, sehingga dapat berkontribusi maksimal terhadap perekonomian daerah. Ia menyebut UMKM dan koperasi sebagai fondasi ekonomi daerah yang harus didorong agar tumbuh lebih pesat.

“UMKM dan koperasi adalah fondasi ekonomi daerah. Dukungan fiskal berupa keringanan pajak dan kemudahan perizinan disiapkan agar mereka bisa tumbuh lebih cepat dan kompetitif,” ujar Edy dalam rapat tersebut. Ia menambahkan bahwa dengan adanya insentif pajak ini, Pemprov Kalteng berharap sektor UMKM dapat berperan lebih besar dalam memperkuat perekonomian daerah.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Curiga Ada Permainan di Balik Antrean BBM

Selain insentif pajak, Pemprov Kalteng juga telah menyiapkan berbagai program non-pajak untuk mendukung perkembangan UMKM, seperti promosi produk lokal dalam berbagai pameran, pelatihan peningkatan kualitas produk, dan digitalisasi pemasaran. Upaya-upaya ini diharapkan dapat memperluas pasar produk unggulan daerah, tidak hanya di Kalteng, tetapi juga di luar wilayah.

Edy mengungkapkan bahwa sektor UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam aspek sosial dan ekonomi. Ia mengatakan, sektor ini tidak hanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selain memberikan dampak ekonomi, UMKM juga berdampak pada aspek sosial, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengurangi pengangguran. Ini menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambah Edy.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Minta Masyarakat Tetap Tenang Hadapi Antrean BBM

Wakil Gubernur juga menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM dan koperasi akan mendukung percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan. UMKM yang kuat, katanya, akan memberikan kontribusi positif terhadap pemerataan pembangunan, menciptakan peluang baru, dan menggerakkan ekonomi daerah yang inklusif.

Edy juga menyebutkan bahwa kebijakan penguatan UMKM ini memerlukan dukungan penuh dari DPRD Kalteng. Ia berharap kolaborasi antara pemerintah daerah dan legislatif dapat memastikan setiap kebijakan dan program yang direncanakan dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat langsung.

“Kami berharap DPRD Kalteng dapat mendukung penuh kebijakan ini, karena sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif sangat penting agar setiap program benar-benar dapat dilaksanakan dengan baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat,” jelas Edy.

Baca Juga:

Gubernur Agustiar Sabran Lantik KPID Kalteng Periode 2026-2029

Lebih lanjut, Edy menyebutkan bahwa pemerintah berencana untuk meninjau secara berkala efektivitas insentif pajak serta program non-fiskal yang diberikan kepada pelaku UMKM dan koperasi. Hal ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil memberikan dampak positif dan dapat mendorong sektor UMKM untuk berkembang dengan lebih baik.

Pemerintah Provinsi Kalteng juga berkomitmen untuk terus memantau perkembangan sektor UMKM melalui berbagai mekanisme evaluasi, sehingga dapat melihat apakah insentif dan program-program lainnya benar-benar memberikan hasil yang diharapkan.

“Kami akan terus melakukan evaluasi dan pemantauan terhadap efektivitas kebijakan ini, untuk memastikan bahwa UMKM dan koperasi dapat berkembang dengan baik dan berdaya saing,” tambah Edy.

Baca Juga:

Tujuh OPD Pemprov Kalteng jadi Titik Perdana Penyaluran KHBS Tahap Dua

Pemprov Kalteng optimistis bahwa dengan adanya kebijakan insentif pajak, program non-pajak, dan berbagai upaya lainnya, sektor UMKM dan koperasi akan semakin tangguh, berdaya saing, dan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Pemberdayaan UMKM diharapkan dapat membuka peluang bagi masyarakat untuk lebih mandiri secara ekonomi.

“Sektor UMKM ini akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tandas Edy.

Di akhir pernyataannya, Wakil Gubernur Kalteng menegaskan bahwa penguatan sektor UMKM dan koperasi menjadi salah satu prioritas utama Pemprov Kalteng dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penulis: Redha
Editor: Andrian