Kalteng Susun Strategi Jangka Panjang Hadapi Tantangan DAS Kumai

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Kumai membutuhkan perencanaan yang tidak hanya berorientasi pada perlindungan lingkungan, tetapi juga mampu menjawab berbagai persoalan pembangunan dan aktivitas masyarakat di kawasan tersebut.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah pun mendorong penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai sebagai landasan dalam menentukan arah kebijakan pengelolaan kawasan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

Hal itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, saat membuka Rapat Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai Tahun 2025 di Ballroom Borneo, Hotel Alltrue Palangka Raya, Kamis, 4 Desember 2025.

Yuas mengatakan penyusunan dokumen tersebut merupakan tahapan penting untuk menyatukan berbagai kepentingan dalam pengelolaan DAS Kumai. Keterlibatan pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat diperlukan agar perencanaan yang disusun memiliki dasar yang kuat.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Bongkar Penyebab Antrean BBM: Bukan Stok, Tapi Perbedaan Harga

Menurutnya, konsultasi publik hingga pembahasan laporan akhir bukan sekadar tahapan administratif, melainkan proses untuk memastikan dokumen perencanaan benar-benar mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan dokumen perencanaan DAS yang komprehensif,” ujar Yuas.

Ia menjelaskan, penyusunan rencana pengelolaan DAS tersebut juga sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Baca Juga:

Lepas Kontingen Jamnas, Agustiar Minta Pramuka Kalteng Jaga Nama Baik Daerah

Selain menjadi bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional, penyusunan dokumen itu juga mendukung indikator kinerja Dinas Kehutanan dalam mendorong pembangunan yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Yuas menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi DAS Kumai. Kondisi daerah tangkapan air yang mengalami tekanan berpotensi memicu persoalan banjir, sementara perkembangan permukiman, perkebunan, aktivitas pelabuhan, hingga keberadaan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting menuntut pengelolaan yang lebih terintegrasi.

Karena itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun arah kebijakan.

Baca Juga:

593 Titik Panas Terdeteksi di Kalteng, Satgas Perkuat Penanganan Karhutla

“Pengelolaan DAS harus berbasis data yang valid dan terukur agar arah kebijakan yang dirumuskan tepat sasaran,” tegasnya.

Selain persoalan tata lingkungan dan pemanfaatan kawasan, upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan juga menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana tersebut.

Menurut Yuas, pengelolaan DAS tidak dapat hanya dilihat dari sisi ekologis. Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di sekitar kawasan juga harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam merumuskan solusi.

Baca Juga:

506 Pramuka Kalteng Dikirim ke Jamnas XII di Cibubur

Ia berharap dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai yang disusun dapat menjadi acuan bersama dalam mengambil kebijakan pembangunan yang lebih terarah.

“Semoga upaya ini memberi kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Kalteng di masa mendatang,” pungkasnya.

Editor: Andrian