Kalteng Susun Rencana Induk Pengelolaan Sampah Lewat FGD

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tengah menyusun Draft Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) sebagai pedoman pengelolaan sampah daerah secara jangka panjang. Kegiatan ini melibatkan validasi data dan klarifikasi arah kebijakan, yang digelar melalui Focus Group Discussion (FGD) di Aula DLH Provinsi Kalteng. (Jumat, 10 Oktober 2025)

FGD diikuti para pemangku kepentingan dari DLH provinsi serta DLH kabupaten/kota se-Kalteng, dengan tujuan memastikan dokumen rencana induk bersifat partisipatif, aplikatif, dan responsif terhadap kebutuhan daerah.

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Provinsi Kalteng, Tumi Hassi, menyampaikan bahwa pengelolaan sampah bukan hanya soal aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, ekonomi, budaya, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

“Diperlukan perencanaan menyeluruh, terarah, dan berkelanjutan agar pengelolaan sampah mampu menjawab berbagai tantangan lingkungan,” ujarnya saat membuka FGD.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Terima Penghargaan PHDI Pusat atas Dukungan ke Umat Hindu

Dokumen RIPS Kalteng disusun sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, mendukung target pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen pada 2025.

DLH Kalteng bekerja sama dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPKM) Universitas Palangka Raya untuk menyusun dokumen tersebut, yang diharapkan menjadi acuan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dokumen ini akan memberikan arahan bagi penyusunan rencana turunannya, seperti Jakstrada, pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta skema kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat, demi membangun sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Ingatkan Pembangunan Tak Cukup Kejar Pertumbuhan, Alam Harus Dijaga

FGD juga menjadi ajang pengumpulan masukan lapangan dari masing-masing kabupaten/kota, memastikan rencana induk tidak hanya administratif, tetapi dapat diterapkan secara nyata di lapangan.

Tumi Hassi menegaskan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan dalam pengelolaan sampah, serta apresiasi kepada tim penyusun dari Universitas Palangka Raya atas kerja sama dan kolaborasi selama proses penyusunan dokumen.

Kegiatan ditutup dengan foto bersama peserta FGD, menandai komitmen pemerintah provinsi untuk menciptakan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan di Kalimantan Tengah.

Baca Juga:

Agustiar Sabran: “Satu Bumi, Satu Keluarga” jadi Fondasi Pembangunan Kalteng

Penulis : Redha
Editor :  Andrian