INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Kantor Gubernur Kalteng, Senin (23/10/2023). Rakor dipimpin Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri RI Tomsi Tohir.
Dalam arahannya Tomsi Tohir mengatakan 10 Provinsi yang mengalami inflasi tertinggi yakni Bangka Belitung (3,55%), Sulawesi Tenggara (3,46%), Maluku Utara (3,34 %), DI Yogyakarta (3,30%), Maluku (3,1%), Kalimantan Timur (3,07%), Jawa Timur (3,01%), Kalimantan Selatan (2,72%), Papua Barat (2,69%), dan Jawa Tengah (2,49%).
“Sedangkan 10 Provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo (1,16%), Sulawesi Utara (1,16%), Sulawesi Barat (1,19%), Papua (1,28%), Jambi (1,70%), Aceh (1,83%), Kalimantan Tengah (1,88%) DKI Jakarta (1,89%), Sumatera Barat (1,94%), Riau (1,96%), dan Banten (2,04%),” ujarnya.
“Sedangkan 10 Provinsi yang mengalami inflasi terendah, yakni Gorontalo (1,16%), Sulawesi Utara (1,16%), Sulawesi Barat (1,19%), Papua (1,28%), Jambi (1,70%), Aceh (1,83%), Kalimantan Tengah (1,88%) DKI Jakarta (1,89%), Sumatera Barat (1,94%), Riau (1,96%), dan Banten (2,04%),” ujarnya.
Ketika berbincang dengan Tim MMC Kalteng usai hadiri rakor, Sri Widanarni mengatakan bahwa kita harus bersyukur karena Kalteng masuk 10 provinsi inflasi terendah. “Ini perlu kita pertahankan, mudah-mudahan ke depan tidak ada peningkatan terhadap harga-harga yang rentan seperti beras, minyak goreng, bawang putih, cabai, dan lain-lain,” bebernya.
Ia menegaskan, ketersediaan beras di Kalteng masih aman untuk beberapa bulan ke depan. “BULOG sudah memperhitungkan kebutuhan beras kita dan sejauh ini tidak ada kendala dalam hal penyaluran,” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Sri Widanarni, Unsur Forkopimda serta Kepala Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi Kalteng terkait. Hadir pula secara virtual, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian Dedi Nursyamsi, Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Kementerian Perdagangan Bambang Wisnubroto, Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, Perum BULOG Epi Sulandari, Kasub Satgas Ketersedian Pangan, Satgas Pangan Polri Hermawan, Kasubdit Pendamping dan Audit Suhendri, mewakili Panglima TNI, Staf Ahli Tingkat II Ekonomi Keuangan Eko Nursanto, dan Gubernur/Bupati/Wali Kota se-Indonesia.
Sumber: MMC Kalteng
Editor: Andrian