Kalteng Berharap TKD Kembali Sedia Kala
Intim News
15 September 2025 23:29
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) tengah menghadapi tantangan berat dalam pengelolaan anggaran menyusul pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat pada tahun anggaran 2025. Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah untuk menjalankan program pembangunan secara optimal.
Edy menjelaskan bahwa penurunan TKD serta dana alokasi khusus (DAK) membuat ruang fiskal daerah semakin sempit. Akibatnya, beberapa agenda pembangunan terpaksa ditinjau ulang, dan sejumlah kegiatan harus ditunda atau volumenya dikurangi.
“Melihat situasi fiskal provinsi yang hanya Rp10,2 triliun, kini sisa Rp7,9 triliun akibat pengurangan anggaran pada 2025. Ini disebabkan efisiensi dari pemerintah pusat dengan mengurangi TKD dan DAK, sehingga kita tidak mendapatkan alokasi seperti sebelumnya,” ungkap Edy di Palangka Raya, Senin (15/9).
Sebagai respons terhadap kondisi ini, Pemprov Kalteng kini dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal dengan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD). Edy mengakui bahwa sejumlah program prioritas harus disesuaikan dengan kondisi anggaran yang terbatas, sehingga memaksa pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menyusun program-program pembangunan.
“Kita masih bisa menyesuaikan, meskipun beberapa kegiatan harus ditunda atau dilaksanakan dengan volume yang dikurangi. Ini salah satu langkah yang harus ditempuh di tengah keterbatasan anggaran,” ujarnya.
Meski demikian, Pemprov Kalteng tetap menyiapkan sejumlah program prioritas yang akan dijalankan pada tahun anggaran 2026. Salah satunya adalah program Kartu Huma Betang, sebuah inisiatif besar yang digagas oleh Gubernur Kalteng, Sugianto Sabran. Program ini mencakup berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
“Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa kita akan mulai jalankan on the track tahun 2026, yakni Kartu Huma Betang yang akan kita luncurkan. Banyak kegiatan dalam program ini yang memerlukan anggaran besar, sehingga kami harus menyusun perencanaan yang matang,” jelas Edy.
Ia menambahkan bahwa penyusunan APBD 2026 akan menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh program strategis dapat berjalan sesuai perencanaan, meskipun anggaran terbatas. Salah satu fokus utama Pemprov Kalteng adalah menjaga stabilitas layanan publik dan memastikan pembangunan tetap berjalan meskipun dalam tekanan fiskal.
Harapan akan pemulihan TKD pada 2026 semakin menguat setelah pernyataan Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, yang memastikan bahwa tidak akan ada pemangkasan TKD dalam RAPBN 2026. Edy menyambut baik pernyataan tersebut dan berharap kebijakan tersebut dapat mengembalikan kapasitas fiskal daerah seperti semula.
“Mudah-mudahan dengan kepastian ini, TKD bisa kembali seperti semula. Dengan demikian, program pembangunan, pelayanan, dan kegiatan pemerintahan dapat berjalan dengan baik,” harap Edy.
Lebih lanjut, Edy menegaskan bahwa meskipun berada dalam tekanan fiskal, Pemprov Kalteng tetap berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan pembangunan dan menciptakan kemajuan yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan adanya kepastian tentang alokasi dana pada 2026, diharapkan Kalteng dapat melanjutkan program-program strategis yang telah direncanakan.
“Kami tetap fokus pada upaya memperbaiki kondisi fiskal dan menjaga pembangunan tetap berjalan, meskipun tantangan anggaran tahun ini cukup besar,” pungkas Edy.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Kalteng berharap dapat mengatasi tantangan fiskal yang ada dan melanjutkan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
