INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kotawaringin Timue (Kotim) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) melalui Tim Terpadu Penanganan Aksi Konflik Sosial. Rakor tersebut membahas sejumlah potensi konflik sosial di tengah masyarakat setempat. Dengan diikuti oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Polres Kotim, Kodim 1015 Sampit dan Bea Cukai.
Kepala Badan (Kaban) Kesbangpol Kotim, Sanggul Lumban Gaol menyebut bahwa koordinasi dalam pencegahan penanganan konflik sosial sangat penting. Maka dari itu ia mengapresiasi seluruh instansi terkait dalam meredam potensi konflik sosial.
Menurutnya, ada potensi konflik yang tidak banyak disadari. Yaitu diantaranya adalah nelayan dari luar pulau, nelayan dari Pulau Jawa misalnya itu memiliki peralatan menangkap ikan yang cangih dan lengkap.
Sementara nelayan kita, sebut Sanggul dengan peralatan seadanya untuk menangkap ikan, nelayan luar pulau datang ke wilayah kita untuk menangkap ikan.
“Nelayan kita dengan peralatan seadanya dan nelayan luar pulau sama-sama bertemu di laut. Itu bisa berpotensi konflik,” kata Sanggul, Kamis, 9 Juni 2022.
Selain itu, potensi konflik antar masyarakat pun juga ada. Karena sama-sama merasa memiliki hak dalam pengelolaan lahan. Sementara kelompok masyarakat lain juga memiliki hak atas dasar aturan. Sumber Daya Alam menurutnya juga berpotensi menyebabkan konflik antar masyarakat maupun perusahaan.
Editor: Andrian
