Jembatan Timbang Jadi Pos Pengawasan BBM di Kalteng
Ahmad Suhairi
3 Oktober 2025 12:57
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah (Kalteng) mulai memperketat pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) di wilayah setempat. Langkah ini dilakukan dengan menjadikan jembatan timbang sebagai pos pengawasan terpadu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kalteng, Yulindra Dedy, mengatakan jembatan timbang nantinya tidak hanya untuk memeriksa muatan kendaraan, tetapi juga digunakan untuk mengawasi masuknya BBM, baik subsidi maupun non-subsidi.
“Kami sudah berkoordinasi dengan BPTD dan Bapenda. Ke depan, jembatan timbang dimaksimalkan sebagai pos pengawasan BBM yang masuk ke Kalteng,” ujar Dedy, saat ditemui beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, upaya ini merupakan bentuk tindak lanjut dari kerja sama lintas instansi, yakni Pemprov Kalteng, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Menurut Yulindra, pengawasan distribusi BBM sangat penting agar tidak terjadi penyalahgunaan. Ia menilai penyaluran BBM yang tidak terkendali berpotensi menimbulkan masalah serius.
“Distribusi BBM yang tidak terkendali bisa berdampak besar, mulai dari penyalahgunaan subsidi hingga kerusakan jalan akibat kendaraan kelebihan muatan. Jadi ini bukan hanya soal transportasi, tetapi juga tata kelola sumber daya,” jelasnya.
Beberapa jembatan timbang yang akan dimaksimalkan berada di Sampit dan Simpang Runtu. Status lahan dan aset di titik tersebut sudah dinyatakan aman sehingga tinggal menunggu kebijakan pusat untuk pelaksanaan pembangunan maupun pengembangannya.
“Pembangunan jembatan timbang itu wewenang pusat. Peran daerah adalah menyiapkan lahan dan mendukung kebijakan teknis di lapangan,” tandasnya.
Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat, Pemerintah berharap masyarakat dapat ikut mendukung kebijakan ini demi terciptanya distribusi BBM yang tepat sasaran dan infrastruktur jalan yang terjaga.
Berita Rekomendasi
